Jakarta, kondusif.inewsciamis.com/ – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Desk Ketenagakerjaan sebagai wadah penyelesaian sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi kaum buruh sekaligus menciptakan lingkungan industri yang sehat dan berdaya saing.
“Dengan desk ini, kami harapkan ada saluran bagi rekan-rekan buruh untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya,” ungkap Kapolri di Rupatama, Senin (20/1/2025).
Kapolri menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan akan bekerja secara sistematis, mulai dari menerima laporan, melakukan mediasi, hingga mengambil langkah penegakan hukum jika diperlukan. “Penegakan hukum adalah pilihan terakhir atau ultimum remedium jika upaya mediasi tidak membuahkan hasil,” tambahnya.
Pembentukan desk ini, menurut Jenderal Sigit, merupakan bentuk keberpihakan Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang sering kali muncul akibat dinamika global dan nasional. Dengan adanya desk ini, kaum buruh diharapkan merasa lebih terlindungi, sementara sektor industri dapat berjalan lebih kondusif.
“Targetnya adalah menciptakan lingkungan industri yang sehat, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% ke depan,” tegasnya.
Kolaborasi Antar-Instansi untuk Kepastian Hukum
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Polri ini. Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan adalah bentuk nyata dari kolaborasi yang diinstruksikan Presiden untuk menghadirkan kepastian hukum bagi para pekerja.
“Ini adalah kolaborasi luar biasa yang diharapkan oleh Presiden, di mana semua pemangku kepentingan bekerja sama demi menciptakan ketenangan bagi pekerja dan kepastian hukum,” ujar Yassierli.
Ia juga menegaskan bahwa desk ini menjadi bagian penting dari ekosistem perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. “Wujud negara hadir adalah ketika semua pihak bekerja bersama demi memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak tenaga kerja,” tambahnya.
Dengan Desk Ketenagakerjaan, Polri bersama pemerintah berkomitmen untuk meminimalkan konflik industri, meningkatkan kesejahteraan buruh, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hubungan kerja yang harmonis dan produktif.***
