JAKARTA,kondusif.inewsciamis.com/,- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mulai memanaskan mesin pengawalan terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Melalui Sekretaris Pusatnya, Mahliga Nurlang, aliansi mahasiswa ini menuntut Komisi X DPR RI tidak hanya sekadar “kejar tayang”, melainkan benar-benar melahirkan solusi nyata bagi karut-marut pendidikan di tanah air.
Mahliga menegaskan bahwa mahasiswa bakal memasang badan untuk memastikan draf aturan tersebut tidak menjelma sebagai produk hukum yang elitis.
Menurutnya, pembenahan sistem pendidikan merupakan harga mati yang tak bisa ditawar demi masa depan generasi mendatang.
”Kami mendesak Komisi X DPR RI segera menetapkan RUU Sisdiknas sebagai inisiatif DPR. Namun, percepatan ini wajib mengedepankan kesejahteraan guru dan perlindungan hukum bagi pendidik,” ujar Mahliga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/5/2026).
Menolak Kriminalisasi Guru dan Komersialisasi Kampus
BEM Nusantara menyoroti potret buram dunia pendidikan, mulai dari rentannya para guru dikriminalisasi saat bertugas hingga biaya kuliah yang kian mencekik.
Mahliga menekankan bahwa RUU Sisdiknas harus menjadi tameng bagi para guru, terutama mereka yang berjuang di daerah terpencil.
Tak hanya soal nasib guru, sinkronisasi aturan juga menjadi sorotan tajam. BEM Nusantara mencium aroma komersialisasi yang kian pekat di tingkat perguruan tinggi.
Alih-alih mempermudah akses, birokrasi yang tumpang tindih justru dinilai memperlebar jurang ketimpangan antara pusat dan daerah.
”RUU Sisdiknas harus menjadi jawaban atas biaya pendidikan yang kian tak terjangkau. Tidak boleh ada yang dianaktirikan dalam hal fasilitas dan aksesibilitas,” tambahnya.
Ancaman Turun ke Jalan
Guna mengawal isu ini, BEM Nusantara mulai merapatkan barisan di berbagai daerah untuk melakukan kajian kritis.
Mereka mengingatkan pemerintah bahwa impian “Indonesia Emas 2045″ hanya akan menjadi slogan kosong jika fondasi hukum pendidikannya masih rapuh dan kehilangan arah.
Sebagai bentuk keseriusan, Mahliga menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan segan mengambil langkah ekstrem jika aspirasi mereka diabaikan.
Pemantauan ketat terus dilakukan terhadap setiap langkah yang diambil oleh Komisi X di Senayan.
”Jika draf RUU ini tidak mencerminkan keadilan bagi tenaga pendidik dan keberpihakan pada rakyat kecil, kami siap turun ke jalan. Pendidikan adalah hak, bukan komoditas!” tegasnya menutup pernyataan.
