kondusif.inewsciamis.com/, Surabaya – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi statusnya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto optimistis bahwa KPK akan bekerja secara adil dan transparan, mengingat lembaga tersebut terbentuk pada masa kepemimpinan Megawati, yang juga Ketua Umum PDIP.
Dalam pernyataannya baru-baru ini, Hasto Kristiyanto menegaskan sikapnya untuk selalu menjunjung tinggi hukum. Meski demikian, ia tak menampik adanya keprihatinan terhadap praktik ‘hukum pesanan’ yang dapat mencoreng prinsip keadilan.
“Saya belajar dari Bu Megawati untuk menghormati hukum dan selalu bersikap kooperatif dalam setiap proses hukum. Namun, saya juga mencatat adanya perbedaan antara hukum yang benar-benar adil dan hukum yang berjalan atas dasar pesanan tertentu,” ujar Hasto usai menghadiri acara Soekarno Run di Surabaya, Minggu (19/1/2025).
Hasto menekankan keyakinannya terhadap integritas KPK dalam menangani kasus yang melibatkannya. Menurutnya, sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi, KPK memiliki misi mulia dalam memberantas korupsi. Ia mengingatkan publik bahwa pembentukan KPK tahun 2002 merupakan langkah strategis dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
“Kami percaya bahwa KPK akan menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan. Apalagi, KPK adalah lembaga yang didirikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai Sekjen, saya berkewajiban untuk mempelopori gerakan antikorupsi. Saya bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini,” lanjutnya.
Hasto juga memastikan akan mematuhi seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami akan menjalani seluruh tahapan proses hukum ini dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan,” tegasnya.
Di sisi lain, Hasto mengungkapkan bahwa ia akan mengajukan praperadilan untuk menantang penetapan status tersangkanya. Kasus yang melibatkan Hasto ada dugaan kaitan dengan suap dalam penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku serta upaya merintangi penyidikan KPK terkait Harun.
“Kami akan mempresentasikan argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti autentik, baik dari sisi formal maupun material,” ujar Hasto menutup pernyataannya.
Kasus ini terus menjadi perhatian publik, mengingat posisi Hasto yang strategis di PDI P. Ia pun menyatakan bahwa langkah hukum yang akan dia ambil, bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
