Ciamis, Kondusif – Politik gentong babi atau pork barrel politics kembali mencuat di Indonesia, terutama setelah menjadi topik utama dalam film dokumenter Dirty Vote.
Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menjelaskan, “Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan, yakni gentong babi atau pork barrel politics.”
Konsep ini mengacu pada praktik politisi menggunakan anggaran publik untuk proyek-proyek di daerah pemilihannya demi meningkatkan peluang terpilih kembali.
Sejarah politik gentong babi memiliki akar kelam di Amerika Serikat, di mana istilah ini merujuk pada praktik budak saling berebut daging babi asin dari gentong sebagai bentuk imbalan.
Dalam konteks modern, penggunaan konsep ini untuk menggambarkan alokasi anggaran publik yang cenderung boros dan bersifat populis.
Kaitan Politik Gentong Babi dan Pemilu 2024
Menjelang Pemilu 2024, politik gentong babi diduga semakin marak.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gurnadi Ridwan, menyoroti lonjakan anggaran perlindungan sosial tahun 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun.
“Tanpa adanya urgensi seperti masa pandemi, lonjakan ini patut kita pertanyakan,” kata Gurnadi.
Ia menambahkan bahwa peningkatan anggaran tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat elektabilitas kandidat yang dekat dengan kekuasaan.
Hal ini semakin kuat dengan data tingkat kemiskinan yang telah menurun dan perbaikan ekonomi nasional, yang seharusnya mengurangi kebutuhan akan lonjakan anggaran perlindungan sosial.
Risiko Demokrasi dan Kesenjangan Sosial
Dosen hukum kepemiluan, Titi Anggraini, memperingatkan bahaya politik gentong babi yang merusak integritas demokrasi.
“Program-program bantuan yang dekat dengan masa pemungutan suara dapat memanipulasi persepsi publik dan mempersulit pemilih membedakan antara program negara dan janji politik kandidat,” ujarnya.
Senada dengan Titi, Egi Primayoga dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan hal yang tak jauh beda.
“Penggunaan dana publik untuk tujuan elektoral mengaburkan garis antara tanggung jawab negara dan kepentingan politik individu” ujarnya.
Praktik ini, menurutnya, memperbesar peluang korupsi dan memicu kesenjangan sosial karena distribusi bantuan yang tidak merata.
Upaya Pengawasan dan Transparansi
Menanggapi kekhawatiran ini, Cyril Raoul Hakim, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, menekankan pentingnya pengawasan.
“Bansos memang butuh, tapi harus terarah dan tidak terjadi penyalahgunaan,” tegas Cyril.
Ia juga mengecam pernyataan pejabat yang mengaitkan keberlanjutan bantuan sosial dengan kemenangan calon tertentu, menyebutnya sebagai pelanggaran etika.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menyebut bahwa pork barrel politics memperburuk literasi politik di kalangan masyarakat kelas menenga bawah.
“Tujuan utamanya adalah menarik dukungan dari kelompok rentan yang minim orientasi pembangunan jangka panjang,” katanya.
Politik Gentong Babi dan Masa Depan Demokrasi
pork barrel politics adalah fenomena yang rumit.
Meski memberikan manfaat jangka pendek kepada masyarakat, praktik ini berisiko merusak demokrasi dan memperlebar kesenjangan sosial.
Pengawasan publik, penegakan hukum, dan literasi politik menjadi kunci untuk memastikan anggaran negara berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
Bivitri Susanti tegaskan, “Menggunakan uang negara untuk tujuan elektoral bukan hanya tidak etis, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi kita.”
Respon (0)