Jakarta, Kondusif – Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025). Dalam pertemuan ini, DEN memaparkan analisis mereka terkait dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Indonesia. Diskusi pun mengarah pada strategi yang perlu Indonesia lakukan, dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif dan Imigrasi Sesuai Arahan Prabowo
Salah satu poin utamanya, adalah kebijakan tarif dan imigrasi penerapkan pemerintahan Trump. Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan di AS berpotensi membawa dampak besar bagi perekonomian global, termasuk Indonesia.
“Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita? Apa risiko dan peluang yang bisa kita manfaatkan? Itu yang menjadi fokus pembahasan dengan Presiden,” ujar Seto kepada awak media usai pertemuan.
Sementara itu, Muhammad Chatib Basri, anggota DEN lainnya, menyoroti ketidakpastian kebijakan ekonomi AS yang masih tinggi, terutama karena beberapa posisi strategis dalam pemerintahan Trump belum terisi. Salah satu ancaman yang perlu Indonesia antisipasi, yaitu kebijakan deportasi tenaga kerja ilegal di AS, yang dapat memicu inflasi dan suku bunga tinggi.
“Jika inflasi di AS naik, The Fed kemungkinan akan mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga. Ini berarti Indonesia harus siap menghadapi kemungkinan biaya pinjaman global yang tetap tinggi serta penguatan dolar AS yang berpotensi menekan rupiah,” jelas Chatib Basri.
Reformasi Struktural dan Digitalisasi Pemerintahan Prabowo
Lebih lanjut, Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya reformasi struktural guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Salah satu rekomendasi utama yang DEN sampaikan adalah percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech, yang bertujuan menyederhanakan birokrasi dan memperbaiki iklim investasi.
“Presiden sangat mendukung reformasi struktural, termasuk penyederhanaan izin usaha, peningkatan kepastian hukum bagi investor, serta percepatan implementasi GovTech agar birokrasi lebih efisien,” kata Chatib Basri.
Kesempatan di Tengah Ketegangan Dagang AS-China
Selain tantangan, DEN juga melihat peluang bagi Indonesia di tengah kebijakan tarif AS terhadap China. Dengan diberlakukannya tarif impor sebesar 10% terhadap produk-produk China, ada potensi pergeseran basis produksi ke negara lain, termasuk Indonesia.
“Indonesia harus memanfaatkan peluang ini dengan memastikan iklim investasi yang lebih baik, kebijakan yang konsisten, serta kepastian usaha. Jika kita bisa menyediakan ekosistem yang mendukung, maka kita bisa menjadi destinasi investasi yang lebih menarik bagi perusahaan-perusahaan global,” ujar Chatib Basri.
Meski begitu, DEN menekankan bahwa Indonesia harus terus berbenah agar dapat benar-benar meraih manfaat dari dinamika ekonomi global ini. Stabilitas ekonomi, kepastian regulasi, dan reformasi birokrasi menjadi faktor kunci dalam menarik investasi asing.
“Tanpa reformasi, kesempatan ini hanya akan berlalu begitu saja,” pungkas Chatib Basri.
Kesimpulan: Arah Kebijakan Indonesia ke Depan
Pertemuan ini menegaskan bahwa Indonesia harus bersikap proaktif dalam menghadapi perubahan kebijakan ekonomi global, terutama yang berasal dari Amerika Serikat. Dengan reformasi struktural, digitalisasi birokrasi, dan strategi investasi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Respon (0)