176 Wali Kota/Bupati
31 Gubernur
11 Kepala Daerah (terjaring OTT dalam setahun terakhir)
”Angka ini menjadi alarm keras. Kita butuh perbaikan sistem politik agar jabatan publik tidak lagi diisi oleh orang-orang yang hanya mengejar balik modal,” imbuhnya.
3 Rekomendasi Pamungkas KPK
Sebagai langkah konkret, KPK telah mengirimkan laporan resmi kepada Presiden dan Ketua DPR.
Ada tiga rekomendasi utama yang didesak untuk segera dieksekusi:
1. Revisi UU Pemilu & Pilkada: Memperketat aturan rekrutmen penyelenggara, metode kampanye, hingga memperkuat sanksi bagi pelanggar.
2. Revisi UU Partai Politik: Mewajibkan standarisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta transparansi laporan keuangan.
3. Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal: Menutup celah politik uang (money politics) atau ‘serangan fajar’ yang biasanya menggunakan uang tunai fisik agar sulit dilacak.
Perang Melalui Pendidikan
Di sisi lain, KPK menyadari bahwa penindakan saja tidak cukup.
Oleh sebab itu, mereka terus menggencarkan Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dan gerakan ‘Hajar Serangan Fajar’.
KPK mengajak masyarakat untuk menjadi benteng pertahanan terakhir demokrasi.
Dengan menolak politik transaksional, pemilih diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
”Jika kaderisasi dibangun dengan integritas, maka pemimpin yang lahir akan berorientasi pada rakyat, bukan lagi pada urusan transaksional,” tutup Budi.
Sumber: KPK RI
