CIAMIS,kondusif.inewsciamis.com/,- Gelombang panas geopolitik di Timur Tengah kini tak lagi sekadar menjadi tontonan di layar kaca. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran mulai mengirimkan sinyal bahaya ke jantung perekonomian Indonesia. Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis, M. Fadlan Fauzan, melontarkan peringatan keras: kedaulatan ekonomi nasional kini sedang dipertaruhkan di tengah jepitan konflik global dan komitmen perdagangan internasional.
Ancaman dari Teluk: Energi yang Menghimpit
Pemicu utama kekhawatiran ini adalah lonjakan harga minyak mentah dunia.
Sebagai negara net-importir minyak, Indonesia berada dalam posisi rentan.
Menurut Fadlan, kenaikan harga energi global bakal memicu efek domino yang menyesakkan napas rakyat kecil.
”Kenaikan harga energi akan langsung mengerek biaya distribusi barang. Ujung-ujungnya, harga pangan dan kebutuhan pokok di pasar bakal ikut melambung,” ujar Fadlan pada Jumat, (10/4/2026).
Ia juga memprediksi periode April hingga Juni akan menjadi fase krusial di mana gangguan distribusi energi mulai terasa, mengancam daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Jerat Dokumen ART 2026
Namun, ancaman bukan hanya datang dari moncong meriam di Timur Tengah.
Di balik meja diplomasi, dokumen US–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART) 2026 juga menjadi sorotan tajam GMNI.
Perjanjian dagang bilateral ini juga dinilai membawa konsekuensi strategis yang bisa “mengunci” ruang gerak kebijakan nasional.
Dalam naskah perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen membuka pasar domestik lebih lebar dan mengurangi hambatan non-tarif.
Alhasil, Indonesia wajib mengimpor sejumlah komoditas strategis termasuk energi dan pangan dari Amerika Serikat dalam skala besar.
”Ketentuan ini berpotensi memperdalam ketergantungan kita pada pasar internasional, khususnya Amerika. Ruang bagi negara untuk memproteksi petani dan produsen dalam negeri menjadi semakin sempit,” kritik Fadlan.
Tak hanya soal barang fisik, kedaulatan digital dan pengelolaan sumber daya alam pun terancam tergerus oleh standar regulasi internasional yang harus diadopsi Indonesia.
Dilema Bebas Aktif dan Pukulan Fiskal
Kondisi ini kian pelik lantaran posisi politik luar negeri Indonesia yang dituntut tetap “Bebas Aktif”.
Fadlan juga melihat adanya risiko Indonesia terseret ke dalam kepentingan kekuatan besar dunia jika kebijakan ekonomi nasional lebih banyak mengakomodasi tuntutan mitra dagang ketimbang kebutuhan rakyat sendiri.
Di sisi lain, APBN kini mulai menanggung beban berat. Indikasi adanya penyesuaian anggaran yang menyasar sektor sosial mulai muncul.
Fadlan menyoroti kemungkinan terpangkasnya anggaran pendidikan dan kesehatan yang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan guru honorer serta kualitas layanan jaminan kesehatan.
”Negara butuh langkah komprehensif. Penguatan ketahanan energi dan pangan domestik bukan lagi pilihan, tapi keharusan jika kita tidak ingin kedaulatan ekonomi ini benar-benar tergadai,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, GMNI Ciamis mendesak pemerintah untuk meninjau ulang fleksibilitas kebijakan nasional.
Di tengah ketidakpastian global, kemampuan negara mengontrol sumber daya strategis dianggap sebagai benteng terakhir untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah ketimpangan yang semakin menganga.
