Jakarta,kondusif.inewsciamis.com/,- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara merespons isu miring yang mengepung lembaga pimpinannya. Di tengah sorotan tajam publik mengenai dugaan pembengkakan anggaran BGN terkait pengadaan barang, Dadan mencoba mendinginkan suasana dengan mengklarifikasi angka-angka fantastis yang beredar liar di masyarakat.
”Pengadaan itu memang ada, tapi jumlahnya tidak seliar yang diberitakan. Isu laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun itu sama sekali tidak benar,” ujar Dadan dengan nada tegas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, (13/4/2026).
Membedah Angka “Fantastis” Anggaran BGN
Kritik publik sebelumnya menyasar efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap boros.
Namun, Dadan menyodorkan data berbeda.
Ia memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, BGN hanya membelanjakan sekitar 5.000 unit laptop jauh dari angka 32.000 unit yang sempat memicu polemik.
Tak hanya laptop, urusan alat dapur dan alat makan pun tak luput dari klarifikasi.
Dadan merinci bahwa pengadaan alat makan hanya menyasar 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibiayai APBN.
”Kami hanya mengalokasikan pagu sekitar Rp215 miliar untuk alat makan tersebut, bukan triliunan,” tambahnya.
Secara lebih detail, Dadan membeberkan realisasi anggaran yang ia klaim jauh lebih efisien:
1. Alat Makan: Dari pagu Rp89,32 miliar, realisasi hanya menyentuh Rp68,94 miliar.
2. Alat Dapur: Dari pagu Rp252,42 miliar, terserap sebesar Rp245,81 miliar.
Dadan berargumen bahwa pembangunan SPPG ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas menteri.
Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa setiap rupiah yang keluar telah mengikuti perencanaan matang, bukan sekadar belanja impulsif.
Operan “Bola Hot” Kaus Kaki ke Unhan
Persoalan lain yang sempat menjadi bahan pembicaraan publik adalah pengadaan kaus kaki.
Menanggapi hal ini, Dadan menjelaskan bahwa kaus kaki tersebut merupakan bagian dari perlengkapan pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Alih-alih dikelola langsung oleh BGN, pengadaan tersebut rupanya mampir di meja Universitas Pertahanan (Unhan) melalui mekanisme swakelola tipe 2.
“BGN menyediakan anggarannya, tapi pelaksanaannya, termasuk pengadaan perlengkapan, dilakukan oleh Unhan,” jelas Dadan.
Menjaga Kepercayaan di Tengah Arus Informasi
Langkah klarifikasi ini diambil BGN untuk membendung mosi tidak percaya yang mulai menguat.
Dadan khawatir informasi yang “setengah matang” akan memprovokasi masyarakat dan merusak kredibilitas program nasional yang sedang mereka rintis.
Kendati mengklaim telah mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, BGN kini berada di bawah mikroskop publik.
Tantangan ke depan bagi Dadan bukan sekadar membantah angka, melainkan membuktikan bahwa anggaran jumbo yang dikelola lembaganya benar-benar mendarat di piring anak-anak sekolah, bukan menguap di jalur birokrasi pengadaan.
