Ciamis, kondusif.inewsciamis.com/ – Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pendidikan terus menggenjot program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai bagian dari komitmen membangun generasi unggul. Targetnya: Ciamis nol ATS pada tahun 2026.
Dalam kegiatan yang digelar di Aula Desa Imbanagara Raya, Senin (14/4/2025), Sekretaris Daerah Ciamis, Andang Firman Triyadi, mewakili Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya, menegaskan bahwa isu ATS bukan hanya urusan pendidikan, tapi juga persoalan sosial lintas sektor yang perlu ditangani bersama.
“Masalah anak tidak sekolah ibarat fenomena gunung es. Baru terlihat saat ada masalah. Kita baru sadar banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah, bahkan belum pernah sekolah sama sekali,” ujar Andang.
Ia menekankan pentingnya pendidikan 12 tahun sebagai standar dasar yang wajib ditempuh setiap anak. “Sekarang sekolah sudah dekat, bahkan bisa belajar malam hari setelah Isya. Tinggal kemauan kita. Inovasi harus didorong,” katanya.
Menurut Andang, keberhasilan penanganan ATS tidak hanya diukur dari angka ijazah, tapi dari kemampuan dan keterampilan anak untuk bersaing dan mandiri secara ekonomi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Erwan Darmawan, menyebut angka ATS di Ciamis masih menyentuh 13.000 anak usia 7 hingga 18 tahun. Mereka terdiri dari yang tidak pernah sekolah, putus sekolah, hingga yang tidak melanjutkan.
“Ini bukan tugas Dinas Pendidikan semata, tapi tanggung jawab kita semua. ATS berdampak langsung pada indeks pembangunan manusia (IPM),” ujarnya.
Erwan mengungkapkan, melalui program Inovasi Masyarakat Gemar Sekolah (Imas Gemas), sekitar 11.000 anak telah berhasil kembali mengenyam pendidikan lewat jalur PKBM. Sisanya, sekitar 5.000 anak masih terus didorong untuk bisa terlayani hingga awal 2026.
Strategi penanganan ATS antara lain integrasi data antar-OPD, peningkatan akses pendidikan berbasis lokalitas, bantuan sosial ekonomi untuk keluarga rentan, serta evaluasi berkala.
Pemkab Ciamis menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada satu pun anak tertinggal dari hak dasar pendidikan, sebagai investasi jangka panjang membangun masa depan daerah dan bangsa.***
Reporter: HN365
