BANDUNG, kondusif.inewsciamis.com/ — Polda Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui program penanaman jagung berbasis kolaborasi.
Hingga Kamis (9/4/2026), realisasi penanaman telah mencapai 9.147,02 hektare dari total potensi lahan seluas 21.008 hektare.
Program ini tidak hanya berfokus pada perluasan lahan, tetapi juga membangun sistem terpadu dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan lahan, pembiayaan, hingga jaminan pasar bagi para petani.
Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Fadly Samad, menegaskan bahwa program ini merupakan gerakan nyata yang melibatkan berbagai elemen, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Kami tidak bekerja sendiri. Ini adalah gerakan massal. Hingga saat ini, kami sudah menanam di atas 9 ribu hektare dan akan terus kami perluas karena potensi lahan masih sangat besar,” ujarnya.
Dari sisi hasil, program ini menunjukkan capaian signifikan. Sebanyak 3.700,13 ton jagung telah diserap oleh Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah, sementara 75.066 ton lainnya terserap oleh industri pakan ternak. Kondisi ini memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Didampingi Kabagbinkar, Condro Sasongko, Fadly menjelaskan bahwa kolaborasi dengan sektor industri menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan.
“Serapan ke pabrik pakan sangat penting agar hasil panen petani terserap maksimal dan harga tetap stabil, sehingga kesejahteraan petani dapat terjaga,” tambahnya.
Keberhasilan program ini tidak terlepas dari pendekatan “Keroyok Bareng Rame-Rame” melalui program turunan “1 Desa 1 Hektare”. Masyarakat didorong memanfaatkan lahan kurang produktif milik Perhutani dan PTPN melalui skema pinjam pakai yang legal dan terstruktur.
Dari sisi permodalan, Polda Jabar mengandalkan tiga pilar utama, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koperasi Polri (Primkoppol), serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan mitra. Skema ini terbukti efektif dalam membantu petani tanpa membebani anggaran internal kepolisian.
Antusiasme petani pun tinggi. Dari 498 petani yang diajukan untuk mendapatkan KUR, sebanyak 406 petani telah berhasil mencairkan dana. Selain itu, 82 petani mendapatkan dukungan melalui KUR Primkoppol dan 9 petani lainnya melalui skema non-Himbara.
“Ini menunjukkan kepercayaan perbankan terhadap sistem yang kita bangun. Petani kita dampingi, lahan disiapkan, dan pasar dijamin, sehingga tidak ada kendala dalam produksi,” tegas Fadly.
Melalui program ini, Polda Jabar berharap model kolaboratif yang telah berjalan dapat menjadi percontohan nasional dalam mewujudkan swasembada jagung yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan.***
Penulis: Hasna Ismi Lutfiyah
