Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/, Proses seleksi perangkat desa di Nagarajaya, Kecamatan Panawangan, menyisakan polemik. Salah satu peserta, Rian Abdurrohman, menyampaikan keberatan atas hasil seleksi yang dinilainya tidak transparan. Namun keluhannya diabaikan oleh kepala desa dengan alasan hasil sudah final.
Tak menyerah, Rian membawa persoalan ini ke DPRD Ciamis dan menunjuk Enceng Ahmad Arifin, anggota DPRD dari Partai Golkar Dapil 3, untuk menyuarakan aspirasinya dalam forum audiensi yang digelar Kamis (5/6/2025).
Dalam forum tersebut, Enceng menyebut adanya indikasi pelanggaran prosedur, terutama dalam aspek penilaian wawancara yang dianggap tidak mencerminkan keadilan.
Ia menyarankan agar seleksi perangkat desa diulang dan panitia diganti.
“Saya tidak mengintervensi, ini bentuk perjuangan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Namun, pernyataan Enceng memicu kritik. Prima MT Pribadi, aktivis Poros Indoor, menilai tindakan itu berlebihan dan melewati mekanisme desa.
Ia mempertanyakan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya menjadi jalur penyelesaian awal.
“Apa fungsi BPD jika masalah seperti ini langsung dinaikkan ke DPRD?” ucapnya.
Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
“Jika ketentuan dalam Perbup diabaikan, itu sama saja menghina kepala daerah,” kata Nanang, mengingatkan pentingnya prosedur.
Sementara itu, Kepala Desa Nagarajaya, Makmun, serta Kepala Dinas PMD Ciamis, Ape Ruswanda, memilih bungkam.
Ketua Komisi A DPRD, Yoyo Wahyono, menyebut pihaknya masih mengkaji keberatan Rian dan akan memberi rekomendasi setelah mempelajari seluruh data.
Masalah ini membuka perdebatan penting: sejauh mana wakil rakyat boleh masuk ke ranah administratif desa? Ketika proses demokrasi desa dikaitkan dengan intervensi politik, kepercayaan publik bisa ikut tergerus.
