CIAMIS,kondusif.inewsciamis.com/,- Riuh rendah tudingan pungutan liar (pungli) di Jembatan Cirahong yang viral di media sosial memicu reaksi keras dari pemerintah desa setempat dan pengguna jalan.
Alih-alih sepakat dengan tuduhan tersebut, para tokoh masyarakat justru pasang badan membela para relawan yang selama puluhan tahun menjaga jembatan peninggalan Belanda tersebut.
”Lebih Banyak Manfaat daripada Mudaratnya”
Kepala Desa Cilangkap, H. Unung, menegaskan bahwa keberadaan para pemuda yang mengatur lalu lintas di jembatan penghubung Ciamis-Tasikmalaya tersebut didasari atas azas manfaat.
Menurutnya, kondisi jembatan yang sempit tidak memungkinkan kendaraan melintas dua arah secara bersamaan tanpa pengaturan manual.
”Kalau tidak ada yang mengatur di ujung dan ujung, kendaraan bisa terjepit (perwis) di tengah jalan. Dulu pernah kejadian, suasananya jadi kacau karena ego masing-masing pengemudi. Anak-anak di sana itu niatnya membantu agar pengguna jalan aman,” ujar H. Unung saat memberikan keterangan, Senin (6/4).
H. Unung juga menambahkan bahwa peran relawan tersebut jauh melampaui sekadar mengatur lalu lintas.
Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya ada empat upaya percobaan bunuh diri di jembatan tersebut yang berhasil digagalkan oleh kesigapan para penjaga.
”Soal uang Rp2.000 itu bukan paksaan. Kalau tidak punya, ya silakan lewat. Anggap saja itu sedekah untuk mereka yang menjaga keamanan kita siang malam,” tambahnya.
Kritik untuk Tokoh Publik
Senada dengan H. Unung, Kepala Desa Margaluyu, Dian Cahyadinata, SH, memberikan tanggapan kritis terhadap pihak-pihak yang melontarkan tudingan pungli tanpa melihat konteks sejarah dan lapangan.
Ia bahkan menyentil pernyataan tokoh publik yang menyamakan kondisi Cirahong dengan kasus pemerasan di daerah lain.
”Jangan disamakan dengan kasus di Garut yang memang ada intimidasi. Di Cirahong ini sifatnya sukarela sebagai bentuk apresiasi masyarakat atas jasa mereka. Bahkan, uang dari ‘kencleng’ itu digunakan warga untuk biaya perawatan ringan seperti mengganti bantalan kayu yang rusak dan lampu penerangan,” tegas Dian.
Dian berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun PT KAI mengkaji ulang kebijakan penutupan akses penjaga relawan sebelum ada solusi nyata berupa pembangunan jembatan baru.
”Pemerintah ke mana selama 30 tahun ini? Para relawan ini mengabdi saat negara tidak hadir menjaga jembatan tersebut. Kalau mau ditutup, buktikan dulu dengan membangun jembatan baru untuk roda empat, jangan asal menutup mata atas nasib 40 orang yang sudah mengabdi puluhan tahun di sana,” cetusnya.
Saksi Sejarah dan Rasa Aman
Yadi, salah satu warga Manonjaya yang rutin melintasi Cirahong sejak era 90-an, mengisahkan bagaimana “mencekamnya” jembatan tersebut di masa lalu sebelum ada penjagaan intensif.
”Dulu Cirahong itu tempat yang menakutkan, sering jadi lokasi pembuangan mayat atau tindak kejahatan. Sekarang dengan adanya anak-anak yang jaga, kami merasa aman. Masalah recehan itu tidak sebanding dengan rasa nyaman yang mereka berikan,” ungkap Yadi.
Menurutnya, stigma pungli justru lebih tepat dialamatkan pada parkir-parkir liar di minimarket yang tidak jelas identitasnya.
Bukan kepada relawan yang memiliki dedikasi menjaga keselamatan pengguna jalan di jembatan yang rawan kecelakaan tersebut.
