Jakarta,kondusif.inewsciamis.com/- Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Mensesneg menegaskan bahwa keputusan ini berawal dari insiden di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo.
Pemerintah menilai perlu adanya peningkatan standar keamanan dan tata kelola pesantren di seluruh Indonesia.
42 Ribu Pesantren Jadi Prioritas Pengawasan
Menurut data Kementerian Agama, terdapat lebih dari 42 ribu pesantren di berbagai wilayah Indonesia.
Jumlah ini menunjukkan betapa pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa.
“Bapak Presiden memberikan arahan agar dilakukan asesmen terhadap bangunan pondok pesantren dari sisi keamanan teknis,” kata Prasetyo Hadi.
Tugas tersebut, lanjutnya, diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pemeriksaan keamanan tidak hanya di pesantren, tetapi juga di rumah ibadah lainnya.
Direktorat Jenderal Pesantren Peningkatan Kualitas Santri
Selain aspek fisik, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan santri.
Ia ingin para santri tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga siap menghadapi perkembangan teknologi dan ekonomi.
“Dengan jumlah santri sekitar 16 juta orang, Presiden ingin mereka dibekali pengetahuan teknologi dan ekonomi agar mampu berdaya saing,” ujar Mensesneg.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan berkarakter religius.
Santri Akan Dilatih Bidang Konstruksi dan Sipil
Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian PU tengah menyiapkan program pelatihan konstruksi dan teknik sipil bagi santri.
Program ini diharapkan mampu membekali mereka keterampilan praktis yang bermanfaat di lingkungan pesantren.
“Kita ingin ada santri yang memiliki keahlian teknis di bidang bangunan dan konstruksi, agar bisa membantu pengawasan pembangunan di pesantren masing-masing,” jelas Prasetyo.
Program ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara pembangunan fisik dan penguatan sumber daya manusia di lingkungan pesantren.
Pendanaan Akan Disesuaikan dengan Hasil Verifikasi
Terkait dukungan anggaran, pemerintah memastikan bahwa pembiayaan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara selektif.
Proses verifikasi dan inventarisasi tengah dilakukan untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran.
“Kita akan lihat dulu hasil pendataan dan kemampuan APBN. Semua akan dihitung secara cermat agar penggunaan anggaran efisien,” tegas Mensesneg.
Dengan terbentuknya Ditjen Pesantren, pemerintah berharap pengelolaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia semakin terarah, aman, dan berkualitas.
