Jakarta, kondusif.inewsciamis.com/,- Penindakan Barang Impor Bekas,- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (04/11/2025).
Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan pelaku UMKM, termasuk menertibkan impor barang bekas tanpa mematikan pedagang kecil.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa Presiden memberi arahan agar setiap kebijakan pembatasan barang bekas tidak menimbulkan dampak negatif bagi usaha mikro dan pedagang thrifting.
Menurutnya, Prabowo meminta kementerian menyiapkan solusi substitusi produk lokal agar pedagang tetap bisa berjualan tanpa kehilangan mata pencaharian.
“Arahan Pak Presiden sangat jelas. Saat pembatasan barang bekas dilakukan, pemerintah juga harus menyiapkan produk pengganti buatan dalam negeri,” ujar Maman.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mematikan ekonomi pedagang thrifting.
Tetapi mengarahkannya untuk mendukung industri lokal dan memperkuat daya saing produk buatan Indonesia.
“Presiden menugaskan kami agar pedagang tetap bisa berjualan. Namun, produk yang dijual diarahkan ke hasil karya dalam negeri,” tambahnya.
Dorong Digitalisasi dan Percepatan Layanan Satu Data UMKM
Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi layanan UMKM.
Ia meminta agar sistem terintegrasi bernama Sapa UMKM segera dijalankan untuk mempermudah berbagai layanan usaha.
“Ada 57 juta pelaku UMKM di Indonesia. Pelayanan mereka tidak bisa lagi dengan cara konvensional, tapi harus berbasis teknologi,” ujar Maman.
Sapa UMKM akan menjadi sistem nasional berbasis digital yang mengintegrasikan layanan perizinan, pembiayaan, hingga akses pemasaran produk dalam satu platform terpadu.
“Pak Presiden menegaskan sistem ini harus segera direalisasikan. Kami akan jalankan secepatnya,” ucap Maman optimistis.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga meminta penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi agar daya saing UMKM semakin meningkat di pasar nasional dan global.
Maman menjelaskan, Prabowo menyoroti pentingnya percepatan dalam penerbitan izin BPOM, sertifikasi halal, PIRT, dan SNI sebagai syarat produk UMKM menembus pasar modern.
“Arahan beliau jelas: percepat sertifikasi dan izin agar produk kita tidak kalah bersaing,” katanya.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan menindaklanjuti program penghapusan piutang UMKM sesuai rencana awal.
Langkah ini dinilai penting untuk meringankan beban pelaku usaha kecil.
Saat ini, sekitar 67 ribu UMKM tercatat dalam program tersebut.
Namun, data sementara dari Bank Himbara menunjukkan potensi penerima manfaat bisa mencapai 1 juta UMKM.
“Itu yang akan segera kita tindak lanjuti agar para pelaku usaha kecil bisa benar-benar terbantu,” pungkas Maman.
Rapat tersebut menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh memperkuat UMKM melalui kebijakan yang berkeadilan, berbasis teknologi, dan berpihak pada produk dalam negeri.
Sumber : BPMI Setpres
