Bekasi, kondusif.inewsciamis.com/ – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar pagar laut tanpa izin di Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat. Pembongkaran yang dilakukan secara mandiri oleh PT. TRPN ini merupakan tindak lanjut dari penyegelan yang dilakukan KKP melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada 15 Januari 2025.
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa tindakan ini sebagai bentuk penegakan aturan terhadap pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dan berpotensi merusak ekosistem.
“KKP melalui Ditjen PSDKP hadir menindak segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini,” ujar Pung Nugroho Selasa 11/2/2025).
Sebagai konsekuensi, PT. TRPN akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021. Sanksi tersebut mencakup denda administratif, pembongkaran bangunan, serta pemulihan fungsi ruang laut.
“PT. TRPN telah mengakui adanya pelanggaran dan siap untuk dikenakan sanksi administratif serta melakukan pencabutan pagar dan timbunan,” terang Ipunk.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menambahkan bahwa berdasarkan verifikasi lapangan oleh Tim Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP, ditemukan dua jenis pelanggaran, yakni terkait izin pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) serta reklamasi ilegal.
“Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat pemanfaatan lahan tanpa PKKPRL seluas 6,7912 hektare, terdiri dari area homebase 3,35363 hektare dan sempadan 3,43757 hektare,” jelas Sumono.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan ruang laut demi menjaga kelestarian ekosistem serta mencegah konflik pemanfaatan wilayah pesisir.***
