Ciamis, Kondusif – Forum Perlindungan Anak Bangsa (FPAB) Ciamis menuntut pemerintah daerah menertibkan pengelolaan armada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka menemukan sejumlah kendaraan tidak berada di dapur induk sebagaimana mestinya dan bahkan beroperasi dengan plat nomor luar daerah.
Juru Bicara FPAB, Oki Herna Suganda, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan mobil operasional MBG berpindah lokasi sesuka hati.
“Mobil operasional itu pemerintah sewa, bukan milik pribadi. Jadi kendaraan wajib memenuhi spesifikasi resmi, berplat lokal, dan siaga penuh di dapur induk,” kata Oki. Minggu, (05/10/2025).
Mobil Harus Standby di Dapur Induk, Bukan di Rumah Pribadi
Oki menilai banyak armada dapur MBG tidak menjalankan fungsi sebagaimana panduan teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
“Mobil dapur bukan kendaraan pribadi yang bisa dibawa pulang. Setiap unit harus standby di dapur induk agar bisa segera beroperasi begitu produksi dimulai,” ujarnya menegaskan.
Ia menjelaskan, BGN mengatur agar setiap kendaraan dapur MBG bekerja dalam sistem waktu ketat, mulai dini hari hingga sore.
Mobil harus siap mengantar dua gelombang pengiriman dan satu kali penjemputan wadah makan.
“Kalau mobil tidak standby di dapur, distribusi bisa kacau. Makanan yang harusnya sampai hangat, bisa terlambat dan masuk zona bahaya suhu,” kata Oki.
BGN juga menegaskan bahwa mobil dapur MBG berfungsi sebagai “ruang bersih bergerak”.
Kendaraan wajib dilengkapi baja antikarat, rak food-grade, dan lampu LED di dalam boks untuk menjaga kebersihan dan suhu makanan.
Plat Lokal Bukti Kepatuhan dan Tanggung Jawab Fiskal
Selain soal lokasi, FPAB juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang masih beroperasi di Ciamis.
Oki menyebut praktik itu merugikan pendapatan daerah.
“Kendaraan yang bekerja di Ciamis seharusnya berplat Z. Kalau tidak, PAD kita bocor. Program nasional ini seharusnya ikut memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
FPAB menilai pemerintah perlu menerapkan mekanisme pengawasan ketat dan registrasi terbuka untuk seluruh armada MBG.
“Pemerintah harus memastikan kendaraan terdaftar, memenuhi spesifikasi, dan berada di lokasi dapur setiap hari kerja,” tegas Oki.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Menentukan Keberhasilan MBG
Menurut Oki, Badan Gizi Nasional menawarkan dua skema pengelolaan kendaraan: sewa langsung dari BGN atau leasing dengan fasilitasi pemerintah.
Namun, ia menegaskan, apa pun modelnya, kendaraan harus mengikuti regulasi daerah tempat dapur berdiri.
“Ciamis bisa jadi contoh nasional kalau berani menegakkan aturan ini. Mobil harus berplat lokal, siaga di dapur induk, dan patuh pada standar nasional. Dari situ, gizi anak terjaga dan PAD daerah ikut tumbuh,” ujar Oki.
FPAB menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan BGN dan kontribusi terhadap ekonomi lokal bukan dua hal yang bertentangan.
“Kalau mobil dapur MBG beroperasi sesuai standar dan standby di dapur induk, semua pihak menang: anak-anak sehat, program lancar, dan daerah sejahtera,” pungkas Oki.
