Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/ – Kabupaten Ciamis hingga kini belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), sementara sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat telah lebih dulu merealisasikannya.
MPP merupakan pusat pelayanan satu pintu yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dalam satu lokasi fisik yang terpusat.
Di tengah dorongan efisiensi dan kemudahan layanan, keberadaan MPP dinilai semakin relevan, terutama untuk mempercepat iklim investasi di daerah.
Hal itu diungkapkan Edin Lidinilah, Pengamat Sosial di Ciamis saat dikonfirmasi, Rabu (9/7/2025).
Dia menilai bahwa kehadiran MPP merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks pembangunan daerah.
“Kenapa? Karena untuk pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi, dibutuhkan belanja. Sementara belanja dari pemerintah daerah juga terbatas karena kondisi fiskalnya defisit. Maksudnya, diharapkan ada belanja dari sektor swasta, salah satunya melalui masuknya investasi,” ungkap Edin.
MPP Mampu Dorong Investasi
Menurutnya, salah satu prasyarat penting untuk mendorong masuknya investasi adalah adanya pelayanan perizinan yang efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit.
Konsep pelayanan satu pintu melalui MPP dianggap mampu menjawab tantangan tersebut.
“Untuk mendatangkan investasi, tentu perlu difasilitasi. Salah satunya dengan konsep pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan satu pintu itu kan menyangkut tempat, jadi orang tidak perlu bolak-balik ke banyak lokasi. Kemudian juga menyangkut kemudahan layanan, karena semua ada di satu tempat,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa membangun gedung MPP saja tidak cukup.
Konsepnya harus matang dan dirancang secara komprehensif.
Termasuk dalam hal ini, bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan aset-aset yang ada agar menarik di mata investor.
“Salah satu upaya itu berkaitan dengan optimalisasi aset daerah. Pemerintah bisa melakukan profiling terhadap aset daerah baik gedung, tanah, maupun fasilitas lain lalu dipromosikan,” ucapnya.
“Jadi, proses perizinannya disiapkan di hulu, agar di hilirnya daerah sudah siap promosi dan sebagainya. Harus komprehensif,” tambahnya.
Izin Dikeluhkan Pelaku Usaha
Edin juga menyoroti permasalahan lambatnya proses perizinan usaha di Ciamis, yang hingga kini masih menjadi keluhan para pelaku usaha.
Banyak izin usaha, seperti wisata air yang tak kunjung selesai meski sudah diajukan bertahun-tahun.
Menurutnya, MPP dapat menjadi solusi konkret untuk memutus rantai birokrasi yang panjang dan tidak pasti.
Kendati demikian, dia menyebut, mungkin saja regulasi itu bukan kewenangan Pemda namun bisa saja kewenangan Provinsi, Kementerian dan instansi lain.
Ia mencontohkan kasus pengusaha yang diarahkan regulasi ke Dinas PUPR, dishub, satpol pp, dprkplh untuk mengurus izin, namun kerap dilempar ke dinas lain tanpa kejelasan.
“Jadi, intinya MPP ini dibutuhkan oleh para pengusaha, mereka sangat mendukung keberadaannya. Tapi tadi itu, jangan hanya fokus membangun gedung. Konsepnya juga harus diperkuat, termasuk dari segi SDM-nya.”
Ia menutup dengan mengingatkan agar pemerintah belajar dari kegagalan sebelumnya.
Seperti pembangunan Gedung Pelayanan Kemiskinan Terpadu yang akhirnya tak digunakan sesuai rencana karena sistem dan SDM belum siap.
“Bukan hanya menyiapkan bangunannya, tapi orang-orangnya juga harus disiapkan termasuk SDM. SDM dan tempatnya harus benar-benar siap. Harus siap, siap, siap.”
Ciamis dan Rencana MPP
Rencana pembangunan MPP sebenarnya sudah digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sejak 2023.
Lokasi MPP direncanakan di sekitar Stadion Galuh atau kantor DPMPTSP.
Saat ini, pelayanan publik di Ciamis masih mengandalkan pendekatan keliling melalui program Pepatah Manis, serta aplikasi digital Helo Ciamis.
Meski inovatif, pendekatan ini belum menggantikan fungsi pusat layanan terpadu yang tetap dan terintegrasi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kehadiran MPP di Ciamis dinilai bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan.
Melainkan bagian dari fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik yang berkualitas.
