Ciamis, Kondusif – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis mendapat perhatian langsung dari Pj. Bupati Ciamis, Budi Waluya. Pada Senin (17/2/2025), ia bersama jajaran Forkopimda meninjau pelaksanaan program ini di beberapa sekolah dan dapur penyedia makanan guna memastikan distribusinya berjalan sesuai standar.
Upaya Meningkatkan Gizi Anak Sekolah
Pemerintah melakukan peninjauan di beberapa sekolah penerima manfaat, seperti TK Ade Irma, SDN 3 Ciamis, SMPN 2 Ciamis, dan SMA 2 Ciamis.
Selain itu, dua dapur utama, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mandiri di Jl. Jendral Sudirman dan SPPG Bunirasa di Desa Pawindan, juga dikunjungi.
Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar mereka.
Menurut Pj. Bupati, program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda.
“Kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama kami. Dengan program ini, kami ingin memastikan mereka tumbuh sehat dan cerdas,” kata dia.
Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Perlu Evaluasi

Saat ini, program MBG baru berjalan di beberapa kecamatan, seperti Banjarsari, Kawali, dan Ciamis, dan masih dalam tahap perluasan.
Meski mendapat respons positif, pelaksanaan program ini perlu dievaluasi agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam tinjauannya, Pj. Bupati memastikan bahwa standar operasional, mulai dari pemilihan bahan makanan hingga proses distribusi, sudah sesuai ketentuan.
Namun, pemerintah perlu memperhatikan tantangan seperti pemerataan cakupan, keberlanjutan anggaran, dan keterlibatan masyarakat.
Harapan Keberlanjutan Program
Diharapkan, program MBG terus berkembang agar lebih banyak anak mendapatkan manfaat. Selain dari pemerintah, dukungan dari sekolah dan masyarakat juga penting agar program ini bisa berjalan lebih optimal.
Pemerintah telah mengambil langkah nyata dengan menjalankan MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Ciamis.
Namun, agar manfaatnya benar-benar terasa dalam jangka panjang, pemerintah perlu terus memantau dan memperbaiki program ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan.



















Respon (0)