Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/,– Audiensi antara Aliansi Peduli Moral dan Mental Sehat Ciamis (APMMSC) dengan DPRD Kabupaten Ciamis pada Selasa (26/8/2025) tidak hanya membahas kasus pelecehan seksual, tetapi juga menyoroti fenomena sosial yang meresahkan masyarakat. Salah satu isu yang diangkat adalah keberadaan grup LGBT di media sosial serta pengaruh pergaulan bebas di kalangan remaja.
Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Zaenal Arifin, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya ditangani dengan pendekatan hukum.
Ia menilai peran orang tua sangat vital dalam membentengi anak dari pengaruh negatif lingkungan dan media.
“Banyak sumber yang harus diantisipasi. Salah satunya media yang digunakan anak-anak, yang sering tidak terkontrol oleh orang tua. Dari sisi pergaulan, komunikasi, hingga penggunaan teknologi, semuanya harus diawasi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat,” ujar Zaenal.
Akses Informasi Tanpa Filter
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah keterbukaan akses informasi yang tanpa filter.
Anak-anak bisa dengan mudah mengakses konten yang berpotensi merusak moral, baik melalui media sosial maupun lingkungan sekitar.
“Fenomena grup LGBT di medsos itu nyata. Kalau tidak ada pengawasan, anak-anak bisa terjerumus tanpa mereka sadari,” tambahnya.
Zaenal menekankan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD tidak bisa bekerja sendirian. Regulasi maupun perda yang diusulkan harus didukung dengan kesadaran kolektif dari masyarakat.
“Prinsipnya, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jangan sampai kasus-kasus yang sudah terjadi terulang lagi hanya karena lemahnya kontrol sosial,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, APMMSC juga menyampaikan keprihatinan yang sama.
Tuntutan Antisipasi LGBT di Ciamis
Mereka menilai pergaulan bebas dan fenomena LGBT yang berkembang di Ciamis–Tasikmalaya harus segera diantisipasi dengan langkah konkret.
Salah satunya melalui regulasi yang mampu memperkuat pendidikan moral sejak dini di keluarga dan sekolah.
Zaenal menyebutkan, DPRD akan segera memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga terkait, termasuk komisi perlindungan anak, untuk mendengarkan pandangan langsung dan merumuskan strategi bersama.
“Hari Jumat kita akan tindak lanjuti. Minimal semua pihak bisa bercerita, apa saja akar permasalahan yang pernah terjadi di Ciamis. Dari situ kita bisa buat solusi yang nyata,” tegasnya.
Masyarakat pun berharap, dengan adanya kolaborasi antara DPRD, pemerintah, orang tua, dan masyarakat sipil, permasalahan ini bisa diminimalisir.
Upaya preventif dianggap lebih penting dibanding hanya sekadar penindakan hukum.
Audiensi APMMSC bersama DPRD Ciamis menjadi momentum penting untuk menyatukan visi.
Bahwa pencegahan pergaulan bebas dan penyimpangan moral bukan hanya urusan segelintir pihak, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
