kondusif.inewsciamis.com/,– Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dipastikan tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I). Rencana mutasi yang sebelumnya menempatkan dirinya sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) resmi dibatalkan oleh Panglima TNI.
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi.
Menurutnya, pembatalan tersebut merupakan hasil dari evaluasi mendalam terhadap kondisi organisasi dan kesiapan rotasi jabatan di lingkungan TNI.
“Setelah dilakukan peninjauan ulang, ditemukan bahwa belum seluruh posisi yang terlibat dalam rangkaian mutasi tersebut dapat segera digeser,” kata dia saat konferensi pers secara virtual, Jumat (2/5/2025).
“Beberapa pejabat masih memegang peran penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam waktu dekat,” ucapnya.
Situasi ini membuat pimpinan TNI memutuskan untuk menunda atau membatalkan sebagian perubahan jabatan.
Termasuk penempatan Letjen Kunto sebagai Staf Khusus KSAD. Dengan demikian, ia tetap melanjutkan tugasnya sebagai Pangkogabwilhan I.
Kristomei menekankan bahwa setiap proses mutasi di TNI selalu mengacu pada prinsip kebutuhan organisasi, tour of duty, dan tour of area.
Keputusan juga diambil melalui mekanisme resmi, yaitu sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
“Mutasi dilakukan secara profesional, obyektif, dan sesuai dinamika organisasi. Ini bukan soal individu, melainkan soal menjaga kelangsungan dan efektivitas pelaksanaan tugas TNI secara keseluruhan,” tambahnya.
Letjen Kunto Arief Wibowo sendiri merupakan salah satu perwira tinggi TNI AD yang dikenal memiliki rekam jejak kuat dalam bidang komando teritorial dan operasi gabungan.
Posisi sebagai Pangkogabwilhan I menempatkannya di garda depan pengamanan wilayah barat Indonesia.
Termasuk kawasan strategis seperti Sumatra, Kalimantan Barat, hingga sebagian Kepulauan Riau.
Dengan pembatalan ini, Letjen Kunto akan terus memimpin operasi pengamanan kawasan tersebut, yang mencakup koordinasi lintas matra dan penanganan potensi konflik wilayah.
