Banjar, kondusif.inewsciamis.com/ – Kebijakan larangan study tour ke luar Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) mulai berdampak luas. Tak hanya dunia pendidikan, sektor transportasi wisata pun ikut terpukul.
Para pengusaha otobus (PO), sopir, kondektur, hingga pekerja pendukung lainnya kini menghadapi masa sulit akibat terhentinya operasional bus pariwisata.
“Pendapatan turun lebih dari 50 persen. Sopir tidak bekerja, otomatis tidak digaji. Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi,” ujar Iwan, Kepala Operasional PO Sumber Jaya, Kamis (26/6/2025).
Menurut Iwan, dampak larangan ini sangat terasa, terutama bagi PO kecil yang baru merintis.
Banyak dari mereka bahkan terpaksa menjual armada bus karena tidak sanggup menanggung biaya operasional.
“Para pemilik bus di Jawa Barat kini menawarkan ratusan bus untuk dijual. Ini fakta di lapangan. Kalau terus begini, banyak PO bisa gulung tikar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi ini bukan hanya soal perusahaan, tetapi menyangkut nasib keluarga para pekerja.
“Bukan cuma sopir dan kondektur, bagian perawatan, pencucian bus, hingga admin ikut terdampak. Rantai ekonomi yang hidup dari wisata ini sangat panjang,” jelas Iwan.
Larangan Study Tour, Sopir Kehilangan Pekerjaan, Nasib Keluarga Terancam
Sudah dua minggu Egi, salah satu sopir pariwisata, tidak menjalankan pekerjaan sejak pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut.
“Istri bingung harus belanja pakai apa. Anak saya kuliah, tagihan uang semester menumpuk. Saya sempat coba jadi sopir bus malam, tapi tidak semua bisa langsung diterima,” tutur Egi.
Menurutnya, sistem trayek reguler sangat berbeda dengan pariwisata.
“Kami terbiasa membawa rombongan wisata, bukan jalur reguler. Jam kerja dan ritmenya juga beda,” tambahnya.
Iwan membenarkan hal ini. Ia menilai adaptasi ke jalur reguler bukanlah solusi cepat.
“Bus pariwisata tidak serta-merta bisa dipindahkan ke trayek reguler. Persaingan ketat, izin beda, karakter kerja juga beda,” ujarnya.
Larangan Study Tour Pengusaha PO Minta Dialog dan Kejelasan Teknis
Iwan bersama sejumlah pengusaha otobus tengah berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi.
Ia berharap ada ruang dialog terbuka agar regulasi ke depan lebih adil dan berimbang.
“Kami tidak menolak aturan. Tapi kalau hanya dibolehkan study tour di dalam Jabar, ekosistemnya harus dibangun. Sekolah dan biro wisata juga masih bingung menentukan destinasi yang sesuai,” katanya.
Menurut Iwan, selama ini PO bus hanya sebagai penyedia jasa transportasi, bukan pengatur kebijakan.
Karena itu, ia berharap kebijakan pendidikan jangan serta-merta menghentikan seluruh kegiatan pariwisata.
“Kami ini bukan penentu rute, bukan penjual paket wisata. Kami hanya antar jemput. Tapi kalau study tour disetop total tanpa solusi, kami yang kena imbasnya duluan,” tegasnya.
Harapan Akan Evaluasi Menyeluruh
Para pengusaha PO yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Otobus (Ipoba) dan komunitas lainnya di Jawa Barat tengah bersiap melakukan konsolidasi untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Asep Saepudin pengusaha PO, mengaku siap mengikuti aturan dan arahan dari Gubernur Jawa Barat.
“Kami siap ikut aturan, tapi perlu solusi bersama. Ini menyangkut kelangsungan hidup banyak keluarga,” ujarnya singkat.
Asep menegaskan bahwa pemerintah perlu mendengar suara pelaku usaha karena banyak perusahaan bus berinduk kepadanya.
“Banyak PO hanya punya tiga sampai empat bus. Kalau sebulan tidak jalan, bisa tutup. Kami bukan pemain besar. Kami hanya berusaha bertahan,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah membuka ruang dialog bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, serta para pelaku usaha.
“Larangan ini mungkin lahir dari niat baik, tapi dampaknya sangat besar. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan ini tidak menjadi bencana bagi sektor transportasi yang sudah lama menopang perekonomian daerah,” pungkasnya.
