Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/,– Deretan kasus kekerasan terhadap perempuan, tindakan bunuh diri, dan meningkatnya kekerasan seksual di Kabupaten Ciamis menandai adanya krisis moral yang belum ditangani secara sistematis oleh pemerintah daerah.
Dalam situasi seperti ini, publik menanti tindakan nyata bukan hanya pernyataan normatif atau pencitraan belaka.
Ade Haeruman, seorang mahasiswa dan pengamat sosial di Ciamis, mengungkapkan kegelisahannya atas ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap persoalan mendesak ini.
“Situasi ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Pertanyaannya: di mana peran negara dalam menjaga moral warganya? Pendidikan karakter menguap, nilai-nilai Pancasila sekadar wacana, dan regulasi terhadap teknologi tidak terkontrol,” ujar Ade, Rabu (4/6/2025).
Ia menyebut lemahnya pengawasan sosial dan ekonomi turut memperparah tekanan hidup warga yang pada akhirnya berdampak pada krisis kemanusiaan.
Birokrasi Terjebak Pencitraan
Lebih jauh, Ade menilai pejabat daerah terlalu larut dalam upaya pencitraan.
Menurutnya, orientasi pelayanan publik telah bergeser menjadi ajang memperkuat posisi pribadi di hadapan kepala daerah.
“Banyak pejabat lebih sibuk menyenangkan atasan daripada mengabdi pada rakyat. Kalau kepala dinas dan pejabat struktural sibuk tampil baik di mata Bupati, siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat?” kritiknya.
Kemudian, Ade juga menyoroti lambannya reaksi dari DPRD Kabupaten Ciamis, lembaga yang menurutnya seharusnya menjadi garda depan dalam respons kebijakan.
“Ada 50 anggota DPRD di Ciamis. Tapi kita hampir tidak mendengar suara lantang mereka menyikapi krisis ini. Ke mana mereka saat masyarakat membutuhkan keberpihakan yang nyata?” tanyanya.
Ajakan Reflektif dan Kolektif Mengatasi Krisis Moral Ciamis
Oleh karena itu, Ade menegaskan bahwa membangun moral publik tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga agama atau pendidikan.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga kaum muda untuk mengambil bagian dalam perbaikan sistemik.
“Kita tidak bisa berharap perubahan hanya datang dari satu arah. Perlu gerakan kolektif. Kalau ini terus dibiarkan, Ciamis bisa kehilangan arah dan nilai-nilai dasarnya sebagai daerah yang religius dan berbudaya.”
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membentuk program formal, melainkan harus mereformasi pola pikir para pemimpinnya.
“Jika para pemimpin masih menganggap kekuasaan sebagai simbol, bukan amanah, maka perubahan hanya akan jadi mimpi. Perbaikan masyarakat dimulai dari perubahan mental elit birokrasi,” pungkasnya.
