Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/– KCD Jabar Wilayah 13 absen lagi dalam agenda pendidikan penting di Ciamis. Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya secara terbuka menyampaikan kekecewaannya saat membuka Expo Pendidikan 2025, Rabu (18/6/2025), di halaman Aula Dinas Pendidikan.
“Saya undang sudah tiga kali. Tidak pernah hadir. Kalau soal kurikulum dan infrastruktur itu memang kewenangan provinsi, tapi masyarakatnya warga Ciamis,” tegas Herdiat.
“Setidaknya koordinasi dan komunikasi bisa dilakukan,” tambahnya.
Kemudian, Herdiat menilai ketidakhadiran Kantor Cabang Dinas (KCD) Jabar Wilayah 13 adalah bentuk minimnya perhatian provinsi terhadap persoalan pendidikan di daerah.
Ia juga menyebut, KCD Jabar Wilayah 13 juga tak hadir saat Ciamis hendak membahas aturan jam malam dan larangan kendaraan pelajar.
“Saya sampaikan di forum ini, supaya sampai ke Pemerintah Provinsi. Ini bukan soal teknis, ini soal tanggung jawab,” ujar Herdiat dengan nada kecewa.
KCD Jabar Wilayah 13 Absen: Komitmen Daerah Tak Didukung Penuh
Lebih lanjut, Expo Pendidikan 2025 menunjukkan keseriusan Dinas Pendidikan Ciamis dalam membangun inovasi dan kolaborasi.
Acara yang mengusung tema “Dengan Semangat Hari Pendidikan Nasional Kita Tingkatkan Mutu Pendidikan Kabupaten Ciamis menuju Generasi Emas 2045”.
Diikuti oleh 63 stan pendidikan, mulai dari sekolah, PGRI, HIMPAUDI, hingga lembaga kursus dan komunitas belajar.
Herdiat memberikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan Ciamis atas kreativitas dan kerja keras mereka.
Namun ia juga menegaskan, kerja keras di daerah akan percuma tanpa dukungan struktural dari provinsi.
“Kami di daerah sudah all out. Tapi kalau provinsi tak hadir, siapa yang rugi? Ya anak-anak kita,” katanya.
Prestasi Tak Menutupi Masalah Struktural
Ciamis saat ini telah meraih dua penghargaan nasional sebagai Daerah Jawara Kategori Maju dan Pelopor Kategori Laju.
Bahkan, Dinas Pendidikan tengah membidik status Kawasan Sekolah Rujukan Google (KSRG).
Namun Herdiat juga mengingatkan bahwa semua prestasi itu jangan sampai menutup mata terhadap lemahnya koordinasi vertikal.
“Pendidikan adalah jalan panjang. Kalau komunikasi antarlembaga tidak dibangun, potensi daerah bisa terhambat,” ujarnya.
Evaluasi Perlu Dilakukan
Ketidakhadiran KCD Jabar Wilayah 13 bukan insiden pertama. Bupati menyebutnya sebagai pola yang berulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah ada pembiaran dari Pemerintah Provinsi?
Jika pendidikan adalah prioritas bersama, seharusnya kehadiran dan koordinasi menjadi keharusan, bukan pilihan.
