Tasikmalaya – Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh. Faruk Rozi, S.I.K., M.Si., menjadi pembicara utama dalam workshop bertema “Bullying: Antisipasi, Reaktif, dan Solusi”. Acara yang berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya ini digagas oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).
Kegiatan ini dihadiri oleh para guru dari berbagai kecamatan di Tasik Utara dengan tujuan memperkuat langkah preventif dan reaktif dalam mencegah serta menangani bullying di lingkungan sekolah. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, juga turut hadir dan menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini.
“Bullying adalah ancaman nyata yang dapat merusak masa depan anak. Antisipasi, pendekatan persuasif, dan kerja sama lintas sektor adalah kunci untuk mengatasi masalah ini,” ujar AKBP Moh. Faruk Rozi.
Kapolres menjelaskan bahwa meski pendekatan reaktif seperti penegakan hukum tetap diperlukan, upaya preventif berupa edukasi dan pembinaan harus menjadi prioritas. Ia menekankan pentingnya peran guru sebagai ujung tombak dalam mendeteksi dini dan mencegah perilaku bullying.
Poin Penting Workshop:
- Antisipasi Bullying: Guru dilatih mendeteksi dini perilaku bullying melalui pendekatan yang humanis dan edukatif.
- Penanganan Reaktif: Jika kasus memenuhi unsur pidana, pelaku akan diproses hukum. Namun, pembinaan tetap menjadi langkah utama.
- Solusi Kolaboratif: Pentingnya sinergi antara guru, orang tua, aparat, dan KPAID untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
Ketua KPAID, Ato Rinanto, menambahkan bahwa bullying bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi seluruh elemen masyarakat. “Kegiatan ini adalah langkah penting untuk memastikan anak-anak kita bisa belajar tanpa rasa takut,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara PGRI dan Polres Tasikmalaya Kota yang berhasil menyelenggarakan workshop ini. Diharapkan, guru yang hadir dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan sekolah bebas dari bullying.
Workshop ini menjadi tonggak penting dalam mendorong sinergi antara lembaga pendidikan, aparat hukum, dan masyarakat untuk melindungi hak anak mendapatkan pendidikan tanpa kekerasan. “Guru ternaungi, murid terlindungi,” menjadi semangat yang diusung dalam kegiatan ini.***
Respon (0)