Bandung, Kondusif – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap praktik politisasi bantuan sosial (bansos) yang kerap terjadi di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa bantuan sembako seharusnya diberikan dengan cara yang lebih bermartabat, bukan dijadikan alat pencitraan oleh para politikus.
“Kalau ada bansos berupa sembako, antarkan ke rumahnya langsung. Jangan ada antrean, jangan diumumkan, apalagi dipidatokan dengan acara seremonial mengundang tokoh pejabat, anggota dewan, dan sebagainya,” ujar Dedi dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, cara penyaluran bansos selama ini sering kali tidak berlandaskan rasa hormat kepada penerimanya. Ia menyoroti bagaimana masyarakat miskin harus berdesak-desakan dan mengantre panjang hanya demi mendapatkan bantuan yang jumlahnya tidak seberapa.
“Orang Jawa Barat mau beras 5 liter saja harus ngantri, harus dibikin malu dulu. Itu jangan terjadi lagi ke depannya. Saya minta semua kepala daerah di Jabar laksanakan sesuai moral,” tegasnya.
Dedi mengingatkan bahwa praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Memberi bantuan seharusnya dilakukan dengan ikhlas, tanpa ada kepentingan tersembunyi.
“Kalau mau memberikan kepada orang yang membutuhkan, antarkan langsung dengan penuh rasa hormat. Jangan rakyat miskin dijadikan alat untuk politik,” katanya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti kebiasaan sejumlah pihak yang menjadikan bansos sebagai ajang pencitraan dengan mendokumentasikan setiap prosesnya secara berlebihan.
“Kasihan, mereka memang membutuhkan, tapi jangan sampai ada yang memanfaatkan. Difoto, dipidatokan, dipublikasikan jelas-jelas itu mempolitisir,” tambahnya.
Di bawah kepemimpinannya, Dedi berjanji akan mengubah cara penyaluran bansos agar lebih manusiawi dan bebas dari unsur politik. Ia berharap seluruh kepala daerah di Jawa Barat ikut serta dalam upaya ini.
