Jakarta,kondusif.inewsciamis.com/,– Impor BBM Base Fuel, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pemerintah bersama Pertamina dan Badan Usaha (BU) pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta telah mencapai kesepakatan penting mengenai skema pengaturan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Langkah ini ditempuh guna menjaga stabilitas perdagangan nasional sekaligus memastikan ketersediaan pasokan BBM bagi masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hasil rapat dengan Pertamina dan BU swasta menghasilkan keputusan strategis
Impor BBM akan dilakukan dalam bentuk base fuel atau bahan bakar murni tanpa campuran aditif.
Dengan begitu, proses pencampuran akan dilakukan di tangki SPBU masing-masing.
“Semua pihak setuju untuk berkolaborasi dengan Pertamina. Skemanya adalah impor base fuel, sehingga kualitas dan distribusi lebih mudah dikontrol. Insya Allah, paling lambat tujuh hari pasokan sudah bisa masuk Indonesia,” ujar Bahlil di Jakarta, dalam siaran pers, Jumat (19/9).
Transparansi Harga dan Kualitas Jadi Prioritas
Selain itu, pemerintah dan BU swasta sepakat untuk menjalankan mekanisme harga secara open book serta melibatkan pihak independen sebagai joint surveyor demi menjamin transparansi.
“Kami ingin tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi pemerintah, Pertamina, maupun BU swasta. Semua dilakukan terbuka dan terukur,” tambah Bahlil.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa Pertamina membuka ruang kerja sama dengan semangat saling menghormati aturan.
“Mekanisme ini tetap berada dalam koridor hukum, regulasi pemerintah, serta prinsip good corporate governance. Kami berharap BU swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik,” jelasnya.
Kargo Impor BBM Base Fuel Tiba di Jakarta
Sebagai tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta pada Selasa (24/9).
Kedatangan kargo ini sekaligus menjawab arahan Menteri ESDM untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan BBM nonsubsidi di pasar domestik.
Pertemuan teknis kedua yang dihadiri oleh seluruh BU swasta Vivo, AKR, Exxon, BP, dan Shell juga menghasilkan komitmen awal untuk mengajukan kebutuhan kuota tambahan.
Beberapa perusahaan masih menunggu persetujuan dari kantor pusat global mereka, namun pada prinsipnya seluruh BU swasta sepakat mendukung kebijakan pemerintah.
“Harapan kami, informasi kebutuhan pasokan segera masuk sehingga penyaluran ke masyarakat bisa lebih lancar. Ini bentuk nyata kolaborasi pemerintah, Pertamina, dan BU swasta untuk melayani masyarakat,” kata Roberth.
Menjaga Neraca Perdagangan dan Pasokan Nasional
Pengaturan impor BBM ini mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas, yang memberi kewenangan kepada Menteri atau Kepala Lembaga menetapkan rencana kebutuhan komoditas strategis.
Dengan regulasi ini, pemerintah berharap dapat menekan defisit akibat impor migas sekaligus menjaga cadangan strategis nasional.
Data Kementerian ESDM mencatat, pangsa pasar BBM nonsubsidi di SPBU swasta justru naik 11% pada 2024 dan menembus 15% hingga Juli 2025.
Kenaikan ini menandakan impor tetap berjalan seiring tingginya permintaan, sehingga perlu pengaturan agar sejalan dengan stabilitas perdagangan nasional.
Saat ini, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter.
Dari jumlah itu, dialokasikan 571.748 kiloliter untuk memenuhi kebutuhan tambahan SPBU swasta hingga Desember 2025.
Dengan adanya mekanisme baru ini, pemerintah menegaskan ketersediaan BBM nasional tetap aman dengan stok 18–21 hari, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat dari sisi harga dan kualitas.
