Jakarta,kondusif.inewsciamis.com/– PDI Perjuangan merespons cepat setelah Sekretaris Jenderal mereka, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019.
Di tengah situasi ini, partai juga mengeluarkan surat edaran kepada kader untuk menjaga soliditas dan menghindari kegiatan di luar koordinasi partai.
KPK Tahan Hasto Kristiyanto
KPK menahan Hasto Kristiyanto setelah menemukan dugaan keterlibatannya dalam skema suap untuk meloloskan Harun Masiku ke parlemen melalui jalur tidak sah.
Ia juga diduga menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, serta mengarahkan Harun Masiku untuk menghindari penyidikan.
Akan tetapi, Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus buron sejak 2020. KPK menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
PDI-P Anggap Penahanan Bermuatan Politis
Menanggapi penahanan Hasto, PDI Perjuangan menyebut langkah KPK sebagai tindakan tergesa-gesa.
Ronny Berty Talapessy, Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDI Perjuangan, menegaskan bahwa Hasto masih menjalani proses praperadilan, sehingga ia menganggap penahanan tersebut janggal.
PDI-P berencana mengajukan keberatan hukum atas tindakan ini. Di sisi lain, ICW menegaskan bahwa KPK telah mengambil langkah yang tepat dan mendesak KPK untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam skandal ini.
PDI-P Keluarkan Surat Edaran untuk Kader
Sebagai respons atas perkembangan kasus ini, PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya.
Dalam edaran tersebut, partai melarang kader mengikuti kegiatan di luar struktur partai tanpa koordinasi.
Kebijakan ini bertujuan menjaga disiplin internal serta mencegah perpecahan di tengah situasi politik yang memanas.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga telah menegaskan pentingnya loyalitas kader terhadap kebijakan partai.
Dampak Kasus Hasto bagi PDI-P
Kasus yang menyeret Hasto menambah daftar kader PDI Perjuangan yang tersangkut masalah hukum.
Sebelumnya, partai ini telah memecat sejumlah kader yang melanggar disiplin, termasuk mereka yang maju di Pilkada 2024 melalui partai lain.
Dengan dinamika politik yang semakin intens menjelang pemilu mendatang, PDI Perjuangan menghadapi tantangan untuk mempertahankan soliditas dan kepercayaan publik.
Bagaimana langkah partai ke depan dalam menghadapi situasi ini masih akan menjadi perhatian banyak pihak.
