Ciamis, Kondusif – Forum Guru Honorer Negeri (FGHN) Kabupaten Ciamis kembali menyuarakan keresahan lama terkait kejelasan status para guru honorer yang hingga kini belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Aspirasi itu mereka sampaikan dalam audiensi bersama Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis, Senin (21/10/2025).
Ketua FGHN Ciamis, Sidik Fatwanudin, S.Pd.I, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan upaya kolektif untuk memperjuangkan kepastian karier ribuan guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri.
“Kami datang untuk menyampaikan keresahan dan harapan para guru honorer negeri agar pemerintah memberi kepastian dan keberlanjutan pengangkatan P3K. Banyak di antara kami sudah puluhan tahun mengabdi tanpa status yang jelas,” ujar Sidik.
Tiga Tuntutan Utama Guru Honorer
Dalam audiensi tersebut, FGHN membawa tiga tuntutan utama yang mereka anggap sebagai akar persoalan ketidakpastian status guru honorer di Ciamis.
Pertama, FGHN meminta kepastian dan keberlanjutan proses pengangkatan P3K bagi seluruh guru honorer negeri yang telah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta selama ini menjalankan tugas di satuan pendidikan negeri secara konsisten.
Kedua, forum mendesak agar kebijakan afirmasi untuk guru honorer negeri tetap dipertahankan dalam seleksi P3K tahun 2026.
Menurut Sidik, kebijakan afirmasi menjadi bentuk penghargaan terhadap masa pengabdian para tenaga pendidik yang selama bertahun-tahun bekerja dengan dedikasi tinggi, meski tanpa kepastian status.
Ketiga, FGHN meminta agar masa kerja (TMT) guru honorer dihitung sejak awal masa pengabdian, bukan sejak diangkat secara formal, dengan merujuk pada data yang tercatat secara sah dalam Dapodik.
“Kami ingin masa kerja dihitung sesuai dengan rekam jejak nyata kami di sekolah, bukan sekadar sejak pengangkatan formal,” terang Sidik.
DPRD dan Dinas Pendidikan Siap Sampaikan Aspirasi
Audiensi yang berlangsung di ruang Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis itu turut dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan serta sejumlah anggota dewan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi para guru honorer dengan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang kebijakan baru yang lebih adil dan manusiawi bagi tenaga pendidik non-PNS di daerah.
Sidik menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan demi keadilan profesi.
“Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin kejelasan dan keadilan atas pengabdian yang telah kami berikan demi kemajuan pendidikan di Ciamis,” tegasnya.
Harapan Baru untuk Guru Honorer Ciamis
Meskipun hasil konkret dari audiensi tersebut belum diumumkan, pertemuan antara FGHN dan DPRD Ciamis menjadi langkah penting dalam memperjuangkan nasib para guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung dunia pendidikan di daerah.
Dengan komitmen DPRD untuk menyalurkan aspirasi ke pemerintah pusat, para guru honorer berharap ada keputusan yang berpihak pada mereka dalam rekrutmen P3K tahun mendatang.
Langkah ini menandai semakin kuatnya solidaritas tenaga pendidik honorer di Ciamis untuk menegakkan keadilan dan pengakuan atas pengabdian mereka di dunia pendidikan.
