Jakarta, Kondusif – Kebijakan pemerintah yang meniadakan Program Mudik Gratis tahun 2025 menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pakar transportasi. Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyayangkan keputusan Kementerian Perhubungan yang memangkas anggaran untuk program tersebut.
Menurut Djoko, seharusnya pemerintah tidak memangkas semua program Kementerian Perhubungan, terutama yang berdampak langsung pada keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak.
“Menteri Perhubungan seharusnya bersikeras mempertahankan Program Mudik Gratis. Selain untuk keselamatan, program ini juga meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuannya jelas, yakni mengalihkan pemudik dari kendaraan pribadi ke angkutan umum agar angka kecelakaan turun,” ujar Djoko dalam keterangan resminya, Minggu (2/3/2025).
Mudik gratis selama ini menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk pulang ke kampung halaman tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Dengan program ini, jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, juga berkurang, sehingga risiko kecelakaan di jalan raya dapat ditekan.
Minat Pemudik terhadap Transportasi Umum Meningkat
Djoko menyoroti bahwa tradisi mudik saat Lebaran adalah momen sakral bagi masyarakat Indonesia. Pulang kampung untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga adalah impian banyak orang, sehingga akses transportasi yang terjangkau menjadi kebutuhan utama.
Data Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menunjukkan tren peningkatan penggunaan angkutan umum dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, moda kereta api antar kota menjadi pilihan utama dengan 39,32 juta penumpang, disusul bus (37,51 juta), mobil pribadi (35,42 juta), dan sepeda motor (31,12 juta). Tren ini berlanjut di 2024 dengan angka yang hampir serupa, menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan manfaat transportasi umum.
Namun, ironisnya, di tengah peningkatan minat terhadap transportasi umum, pemerintah justru meniadakan program mudik gratis di tahun 2025. Sebagai gantinya, penyelenggaraan mudik gratis diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pada 2024, Kementerian BUMN menyediakan 80.125 kuota mudik gratis, sementara Kementerian Perhubungan menyiapkan 85.694 kuota. Dengan dihapuskannya peran Kementerian Perhubungan, BUMN diharapkan mampu menyediakan sekitar 165.000 kuota pada 2025.
Namun, Djoko meragukan apakah BUMN mampu menanggung beban tersebut. “BUMN sudah memiliki rencana kerja tahunan sendiri. Jika mudik gratis diserahkan sepenuhnya kepada mereka, apakah mereka siap? Perum Damri, PT KAI, dan PT Pelni pun menyatakan keberatan jika harus menjalankan program ini tanpa dukungan dana dari pemerintah,” tegasnya.
Diskon Tiket Pesawat dan Tol, Solusi yang Tidak Merata?
Sebagai alternatif, pemerintah menawarkan potongan tarif tiket pesawat sebesar 13–14 persen serta diskon tarif di sejumlah ruas tol. Namun, Djoko menilai kebijakan ini tidak serta-merta meringankan beban pemudik dari kelas menengah ke bawah.
“Bagi masyarakat yang selama ini terbantu dengan mudik gratis, diskon tiket pesawat dan tol tetap tidak cukup untuk mengurangi beban finansial mereka. Sebelumnya mereka bisa mudik tanpa biaya dengan bus, kereta api, atau kapal laut, tapi kini harus merogoh kocek lebih dalam,” ujarnya.
Keputusan pemerintah meniadakan mudik gratis tentu akan menjadi ujian bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini bergantung pada program tersebut. Jika tidak ada solusi yang lebih inklusif, kebijakan ini berpotensi menambah jumlah pemudik yang kembali ke kendaraan pribadi, yang pada akhirnya justru meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.
Artikel ini sebagian dikutip dari Liputan6.com dengan judul : Efisiensi Anggaran, Program Mudik Gratis Diminta Jangan Dihapus
