Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/- Dugaan pengarahan travel oleh KCD 13 Jawa Barat muncul dalam audiensi antara Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Ciamis dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah XIII Jawa Barat, Rabu (2/7/2025) di kantor KCD 13.
Dalam forum itu, Ketua SAPMA PP Ciamis, Rizal Purwonugroho, menyampaikan bahwa pihaknya menerima pengakuan dari dua kepala sekolah di wilayah KCD 13 yang menyebut adanya arahan untuk menggunakan salah satu biro perjalanan.
“Kami menerima bukti komunikasi dari dua kepala sekolah yang menyebut nama Kepala KCD dalam konteks pengarahan ke biro perjalanan tertentu,” kata Rizal.
Menanggapi pernyataan itu, Kepala KCD 13, Widhy Kurniatun, membantah adanya arahan atau rekomendasi terkait travel study tour.
“Kami tidak pernah mengarahkan atau merekomendasikan biro perjalanan mana pun. Semua proses izin kegiatan sekolah melalui kasubag, bukan langsung ke saya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sejak Januari 2025, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan instruksi pelarangan study tour.
Sementara itu, KCD hanya mengarahkan agar jika tetap dilakukan, lokasinya di wilayah Jawa Barat.
“Saya tidak punya hubungan dengan biro mana pun. Saya tidak pernah menyampaikan kepada sekolah untuk menggunakan travel tertentu,” ujarnya.
Namun SAPMA menilai pernyataan tersebut tidak menjawab pokok persoalan karena tetap ditemukan indikasi komunikasi yang menyebut nama biro perjalanan dalam konteks kebijakan sekolah.
“Kalau memang tidak ada arahan, kenapa bisa muncul nama biro Citra dalam komunikasi kepala sekolah? Ini yang perlu dijelaskan,” kata Rizal.
SAPMA juga meminta klarifikasi terbuka terkait tanggung jawab Kepala KCD apabila di kemudian hari ditemukan bukti tambahan.
“Kalau nanti kami menemukan lebih banyak data dan pengakuan, apakah Kepala KCD siap bertanggung jawab atas semua pernyataan hari ini?” tambah Rizal.
Kepala KCD: Hak Saya Untuk Menjawab
Meski membantah, Kepala KCD menegaskan bahwa dirinya berhak memberikan jawaban atas dugaan tersebut sesuai dengan apa yang ia ketahui.
“Silakan kalau sekolah mau menduga. Tapi saya tidak pernah menyampaikan, memaksa, atau menyuruh sekolah menggunakan travel mana pun. Itu hak saya untuk menjawab,” tegas Widhy.
Audiensi ini menjadi bagian dari serangkaian permintaan klarifikasi dari SAPMA PP Ciamis terhadap beberapa isu pendidikan di wilayah KCD 13
Dari mulai izin operasional sekolah, dana BOS, hingga dugaan intervensi dalam kegiatan sekolah.
