Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ciamis memastikan program revitalisasi sekolah tahap ke dua telah berjalan di enam SMP. Program ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat untuk memperbaiki sarana pendidikan agar lebih layak digunakan.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Disdik Ciamis, Aris Gunanto, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa sebenarnya ada tujuh sekolah yang masuk dalam tahap ke dua.
Namun, satu sekolah terpaksa menunda pelaksanaan karena kendala teknis pada saat penyusunan perencanaan.
“Enam sekolah yang sudah berjalan itu di antaranya SMPN 1 Lakbok, SMPN 1 Cisaga, SMPN 2 Rancah, SMPN 2 Kawali, SMPN 2 Cikoneng, dan SMP Sultaniyah. Satu sekolah lainnya dimundurkan, bukan dibatalkan, hanya menunggu kesiapan perencanaannya,” jelas Aris saat ditemui di Kantor Disdik Ciamis, Selasa (2/9/2025).
Pembangunan sekolah ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pola swakelola.
Artinya, pekerjaan tidak lagi melalui sistem tender seperti sebelumnya, melainkan dikerjakan langsung oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) di masing-masing sekolah.
Menurut Aris, pola swakelola ini memberi keleluasaan sekolah untuk menentukan prioritas sesuai kebutuhan.
Selain itu, prosesnya diharapkan lebih cepat dan transparan karena dikelola langsung oleh pihak sekolah.
“Kami harap dengan model ini, dana bisa diserap maksimal dan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi warga sekolah,” tegasnya.
Revitalisasi yang dilakukan mencakup perbaikan ruang kelas, rehabilitasi sarana pendukung, hingga pembangunan fasilitas baru jika dibutuhkan.
Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan belajar siswa dan kualitas layanan pendidikan.
Aris menambahkan, kehadiran program ini sangat penting karena masih banyak sekolah yang kondisi bangunannya kurang layak.
“Dengan adanya program revitalisasi, sekolah-sekolah yang rusak bisa diperbaiki sehingga lebih nyaman dipakai belajar. Itu yang kami harapkan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mengawal pelaksanaan pembangunan agar hasilnya optimal.
“Kami ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pengawasan dan keterlibatan masyarakat juga kami dorong,” pungkasnya.
