Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/–Krisis pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis menjadi sorotan serius Komunitas Pemantau Layanan Publik mereka menyuarakan keresahan masyarakat terkait berbagai permasalahan mendasar dalam layanan publik, terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit.
Aksi mereka dilakukan di depan Kantor Dinas Kesehatan Ciamis, Kamis (19/6/2025) kemudian dilanjutkan dengan Audensi.
Dalam rilis resmi yang mereka edarkan, komunitas ini mengungkap sejumlah masalah yang terjadi di lapangan.
Di antaranya adalah terbitnya surat rujukan yang tidak sesuai dengan penyakit pasien, sistem rujukan BPJS yang membingungkan.
Kemudian, pelayanan yang tidak ramah dan profesional, hingga kelalaian dalam menangani kasus gawat darurat.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sudah menyentuh pelanggaran hak asasi manusia,” kata koordinator aksi, Ganesha.
Ia menegaskan bahwa sesuai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, negara berkewajiban memastikan pelayanan yang adil, aman, dan bermutu bagi seluruh warga.
Tanggapan Resmi Dinkes Ciamis
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Ciamis, Anton Wahyu, tidak menampik bahwa masih banyak kekurangan dalam sistem pelayanan kesehatan di daerahnya.
“Pelayanan publik memang menjadi sorotan karena adanya ketidakadilan dan lambannya respon penanganan. Harus diakui, kita perlu melakukan perbaikan serius,” ujar Anton saat diwawancara.
Ia menekankan pentingnya petugas kesehatan, baik di Puskesmas maupun rumah sakit, untuk mengedepankan asas kemanusiaan dalam setiap pelayanan.
“Jangan sampai ada penelantaran pasien hanya karena ada kekurangan dari sisi fasilitas atau SDM,” tambahnya.
Masalah Rujukan dan BPJS
Terkait sistem rujukan dan persoalan kepesertaan BPJS, Anton menyebut pihaknya akan segera melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak rumah sakit dan BPJS.
“Banyak pasien mengeluh tiba-tiba status BPJS-nya off padahal sebelumnya aktif. Ini membingungkan dan merugikan masyarakat. Kami akan telusuri kenapa itu bisa terjadi,” jelasnya.
Edukasi dan Evaluasi Internal Dinkes Ciamis
Anton juga menyinggung soal sikap petugas yang dinilai kurang ramah atau terkesan kasar.
Menurutnya, Dinkes akan menggiatkan edukasi kepada tenaga kesehatan agar lebih humanis dan komunikatif.
“Minimal tiap bulan harus ada koreksi atau pembinaan terhadap petugas, khususnya di Puskesmas, karena mereka yang paling sering bersinggungan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Desakan Komunitas untuk Perubahan Nyata
Komunitas Pemantau Layanan Publik mendesak agar Pemerintah Kabupaten Ciamis:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan.
2. Membuka akses pengaduan yang cepat dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin.
4. Memperkuat pengawasan terhadap praktik diskriminatif dalam pelayanan.
Ganesha menegaskan, “Kesehatan adalah hak, bukan layanan istimewa. Ketika negara gagal memenuhinya, kepercayaan masyarakat yang jadi taruhannya.”
