Bandung, Kondusif – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan menghalangi penyelidikan Korupai Dana Iklan BJB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Berbicara di Gedung Pakuan, Bandung, ia menyatakan bahwa penyidikan ini sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.
“Kalau itu tidak perlu ditanya lagi. Itu sudah menjadi kewenangan KPK,” ujar Dedi.
Pernyataan ini merespons langkah KPK yang telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait dugaan korupsi dana iklan BJB. Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lain jika ada institusi yang lebih dulu menangani kasus ini, seperti Kepolisian Daerah (Polda) atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Sejauh ini, korupsi dana iklam BJB, lima tersangka telah ditetapkan, terdiri dari dua petinggi Bank BJB serta tiga pimpinan agensi periklanan, salah satunya PT CKSB.
Dedi Mulyadi: Bank BJB Harus Tetap Stabil
Meski kasus korupsi dana iklan BJB ini mencuat, Dedi menegaskan bahwa Bank BJB harus tetap berjalan stabil tanpa terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga memastikan bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak ada pihak yang boleh mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan pribadi dalam birokrasi, politik, maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank BJB.
“Saya jamin, tidak ada yang bisa mengatasnamakan saya untuk melobi ini itu. Kalau ada, silakan laporkan dan umumkan di media sosial,” tegasnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa seluruh BUMD di Jawa Barat akan diaudit secara investigatif. Hasil audit ini nantinya akan menentukan apakah perusahaan harus melakukan perbaikan atau bahkan ditutup jika terbukti bermasalah.
Korupsi Dana Iklan BJB, Dirut Mengundurkan Diri
Dalam kesempatan yang sama, Dedi membenarkan bahwa Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, telah mengundurkan diri. Ia mendapat laporan langsung dari Komisaris Bank BJB mengenai keputusan tersebut.
“Saya tidak tahu alasan pastinya, apakah ada kaitannya dengan kasus ini atau tidak. Tapi bagi saya, keputusan itu lebih baik daripada terus bertahan dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Proses penunjukan pengganti Yuddy akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada April 2025. Dedi menegaskan tidak akan ada intervensi politik dalam pemilihan direksi baru.
“Tidak boleh ada lobi-lobi politik dalam pemilihan direksi Bank BJB. Semua harus profesional,” katanya.
Menurutnya, calon direktur utama Bank BJB harus memenuhi empat kriteria utama:
- Restrukturisasi Organisasi – Bank harus lebih ramping, cukup dengan tiga direktur dan tiga komisaris tanpa posisi yang berlebihan.
- Reformasi SDM – Pegawai yang tidak kompeten harus berani mundur demi kredibilitas bank.
- Efisiensi Operasional – Biaya operasional Bank BJB harus ditekan agar lebih efisien.
- Penurunan Suku Bunga – BJB harus menawarkan suku bunga pinjaman yang lebih kompetitif untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat.
“Bank BJB harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, bukan justru menjadi beban,” pungkasnya.
Dengan situasi yang berkembang ini, publik kini menanti bagaimana nasib Bank BJB ke depan. Apakah penyidikan KPK akan mengungkap skandal besar? Ataukah Bank BJB mampu mempertahankan reputasinya di tengah badai? Yang jelas, Dedi Mulyadi ingin memastikan bahwa bank milik rakyat Jawa Barat ini tetap berada di jalur profesionalisme dan transparansi.
