Bandung, Kondusif – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi berencana melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Peruaahaan Umum Daerah (Perumda). Langkah ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jabar yang menilai audit tersebut sebagai upaya penting untuk membenahi pengelolaan BUMD dan Perumda yang selama ini dinilai belum optimal.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar, Sugianto Nangolah, menegaskan bahwa hasil audit independen ini nantinya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan strategis terkait BUMD.
“Hasil audit independen ini akan menjadi acuan untuk menata kembali BUMD dan sehat dan produktif,” ujar Sugianto, Kamis, 27 Februari 2025.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Saat ini, banyak BUMD dan Perumda milik Pemprov Jabar yang dinilai belum mampu memberikan dividen bagi daerah. Padahal, idealnya BUMD dan Perumda bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
DPRD Jabar berharap bahwa setelah revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMD serta hasil audit independen, perusahaan-perusahaan daerah ini dapat kembali ke jalur yang benar dan mulai berkontribusi nyata bagi pembangunan Jawa Barat.
“Kita punya 41 BUMD, diharapkan ke depan semuanya bisa menguntungkan. Paling tidak, tidak akan merugikan,” tambah Sugianto yang juga merupakan Anggota Komisi III DPRD Jabar.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi ini menjadi sinyal tegas bahwa Pemprov Jabar tidak ingin membiarkan BUMD berjalan tanpa arah. Dengan audit menyeluruh, pemerintah bisa mengidentifikasi akar masalah dan mengambil langkah konkret, baik melalui perbaikan manajerial, efisiensi operasional, maupun restrukturisasi jika diperlukan.
Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar upaya ini benar-benar menghasilkan perubahan. Jangan sampai BUMD dan Perumda yang seharusnya menjadi aset daerah malah menjadi beban anggaran. Audit ini diharapkan menjadi awal dari era baru bagi BUMD dan Perumda di Jabar lebih profesional, lebih transparan, dan tentu saja, lebih menguntungkan bagi daerah.
Respon (0)