kondusif.inewsciamis.com/- Dapur MBG Pamarican,- Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terkait dugaan keracunan massal siswa SMP Negeri 4 Pamarican, Kabupaten Ciamis.
Melalui surat resmi bernomor 544/D.TWS/09/2025 tertanggal 29 September 2025.
BGN memutuskan untuk menghentikan sementara operasional Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) Ciamis Pamarican Sukajadi.
Surat yang ditandatangani Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Alberius Dony Dewantoro, menyebut penghentian operasional dilakukan dalam rangka investigasi sekaligus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
“Untuk sementara SPPG Ciamis Pamarican Sukajadi dihentikan operasionalnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” demikian kutipan dalam surat resmi tersebut.
Keputusan ini diambil setelah adanya laporan pengaduan dari Kepala SPPG Ciamis Pamarican Sukajadi, hasil investigasi singkat di lapangan.
Kemudian, pertimbangan pimpinan dan staf BGN terkait kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB-KP) pada 29 September 2025.
BGN juga mengirimkan tembusan surat kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Inspektorat Utama, dan para Deputi BGN sebagai dasar pengawasan lebih lanjut.
Dieberitakan sebelumnya, Puluhan siswa SMPN 4 Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG), Senin (29/9/2025).
Peristiwa itu terjadi di Dusun Sukajadi Rt 001 RW 001 Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
Kepala SMPN 4 Pamarican, Titi Hartini, membenarkan adanya insiden keracunan massal tersebut.
Menurutnya, jumlah siswa yang terdampak terus bertambah.
“Betul ada. Terus bertambah, ada yang dirujuk ke Puskesmas Pamarican sebanyak 9 orang. Bahkan ada yang harus dirujuk ke RS Banjar untuk penanganan serius,” ungkap Titi.
Dengan penghentian operasional ini, dapur MBG Pamarican tidak dapat beroperasi hingga ada hasil investigasi resmi dan keputusan lebih lanjut dari pihak berwenang.
