Jakarta,kondusif.inewsciamis.com/,- Lembaga riset independen CELIOS merilis hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya menunjukkan rapor merah di berbagai bidang.
Penilaian dilakukan melalui dua pendekatan, yakni survei pakar dan survei publik. Sebanyak 120 jurnalis dari 60 media nasional serta 1.338 responden ikut terlibat.
Prabowo hanya meraih nilai 3 dari 10, sementara Gibran mendapat 2. Dua institusi besar, Polri dan TNI, juga memperoleh nilai rendah dalam survei ini.
Janji Politik Dinilai Hanya Separuh Jalan
Sebagian besar responden menilai janji politik pemerintahan baru dijalankan setengah hati. Sebanyak 56 persen menyebut janji hanya sebagian kecil yang terealisasi.
Sementara itu, 43 persen menilai tak ada janji yang benar-benar dijalankan. Persepsi ini memicu penurunan tajam tingkat kepercayaan publik.
Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto disebut turun hingga 34 persen. Penurunan ini dianggap sebagai sinyal kuat atas kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah.
CELIOS: Pemerintah Perlu Alarm Politik
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai hasil tersebut harus menjadi alarm politik bagi Presiden. Ia menyebut publik mulai kehilangan harapan.
“Sebanyak 34 persen pemilih Prabowo–Gibran menyatakan tidak akan memilih kembali di Pemilu mendatang,” ujarnya, Sabtu (19/10).
Ia menegaskan, rapor merah ini mencerminkan aspirasi agar pemerintah segera merombak kabinet dan memperbaiki arah kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak ke rakyat.
Kinerja Program dan Kepemimpinan Dinilai Buruk
Sebanyak 72 persen publik menilai pelaksanaan program pemerintah masih buruk. Sebanyak 29 persen di antaranya menyebut kondisi sangat buruk.
Kualitas kepemimpinan juga menjadi sorotan. Sebanyak 64 persen responden menilai kepemimpinan publik buruk atau sangat buruk selama satu tahun pertama pemerintahan.
Anggaran dan Komunikasi Kebijakan Jadi Sorotan
Kritik tajam muncul terhadap tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan pemerintah. Sebanyak 81 persen publik menilai pengelolaan anggaran tidak transparan.
Selain itu, 91 persen responden menyebut komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk. Arah kebijakan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penegakan Hukum Dinilai Semakin Lemah
Dalam bidang hukum, 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul. Banyak yang menilai aparat kehilangan independensi dan moralitas publik.
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, menilai janji reformasi keamanan belum berjalan. Polri dan TNI disebut masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum.
“Dalam demonstrasi Agustus–September 2025, YLBHI mencatat 960 orang ditetapkan tersangka, termasuk 265 anak. Banyak ditangkap tanpa bukti,” ujarnya.
Menurut Saleh, tindakan itu menegaskan hilangnya legitimasi moral aparat penegak hukum di mata publik. Reformasi dinilai jalan di tempat.
TNI dan UU Baru Menuai Kritik
TNI turut terseret kritik setelah revisi UU TNI membuka jalan bagi peran militer di ranah sipil dan ekonomi. Publik menilai hal ini berpotensi disalahgunakan.
Sebanyak 75 persen publik menilai penegakan hukum masih buruk. Sementara 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif dan belum menjadi prioritas nasional.
Publik Desak Reshuffle Kabinet
Hasil survei menunjukkan 96 persen publik mendukung reshuffle kabinet. Mereka menilai banyak menteri gagal menjalankan tugasnya dan koordinasi antar lembaga tidak serasi.
Peneliti ekonomi CELIOS, Bakhrul Fikri, mengatakan kebijakan ekonomi belum menjawab tekanan biaya hidup rakyat. Pajak dan pungutan pemerintah dianggap makin memberatkan.
“Sebanyak 84 persen responden merasa terbebani pungutan pemerintah. Lebih dari separuh menilai bantuan ekonomi tak membantu kebutuhan harian,” ungkapnya.
Kebijakan Ekonomi Dinilai Tidak Efektif
Bakhrul menegaskan, pemerintah perlu menyederhanakan sistem pajak dan menghentikan program yang tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat menengah ke bawah.
Selain itu, 98 persen responden mendukung pemangkasan jumlah kementerian. Publik menilai struktur kabinet terlalu gemuk dan lambat dalam pengambilan keputusan.
Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, menilai hasil ini sebagai peringatan keras agar Presiden segera melakukan evaluasi total dan reshuffle besar-besaran.
“Publik menuntut reshuffle bukan sekadar pergantian posisi, tetapi perubahan arah pemerintahan agar lebih efisien,” tegasnya.
Ia menyebut, persoalan mendesak publik masih berpusat pada lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Pemerintah dinilai gagal menjawab ketimpangan ekonomi.
Kegagalan memperkuat fondasi ekonomi rakyat, lanjut Galau, memperlebar kesenjangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan nasional.
