Jakarta, Kondusif – Sidang sengketa informasi publik yang dinantikan akhirnya digelar. Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) resmi menghadapi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat, Jakarta. Agenda yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, Selasa, 25 Februari ini, akan menghadirkan keterangan ahli terkait permintaan keterbukaan informasi mengenai kontrak vaksin Covid-19 dan polio, serta data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Sidang ini bermula dari permintaan YAKIN kepada Kemenkes untuk membuka informasi mengenai kontrak vaksin yang dilakukan pemerintah, termasuk rincian biaya, pihak yang terlibat, serta transparansi kebijakan. Tak hanya itu, data KIPI yang mencakup laporan efek samping pasca vaksinasi juga menjadi salah satu fokus utama dalam sengketa ini.
Lebih lanjut, YAKIN menilai bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi ini secara jelas, mengingat vaksinasi adalah kebijakan publik yang menyangkut kesehatan dan keselamatan warga negara.
Ketua YAKIN, Ted Hilbert, yang hadir sebagai pemohon, menyatakan bahwa sidang ini bukan sekadar perdebatan administratif, melainkan upaya menegakkan hak rakyat atas informasi.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi, terutama soal vaksin yang digunakan untuk masyarakat luas. Transparansi adalah kunci kepercayaan publik,” ujarnya dari laporan resmi, Senin 24 Februari 2025.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan sebagai termohon diperkirakan akan memberikan pembelaan terkait alasan-alasan kerahasiaan dokumen yang diminta. Beberapa dokumen kontrak vaksin sering kali memiliki klausul non-disclosure agreement (NDA) yang mengikat pemerintah dengan perusahaan farmasi, sehingga sulit untuk dipublikasikan.
Sidang ini terbuka untuk umum, dan banyak pihak yang menaruh perhatian, terutama dari kalangan pegiat transparansi, akademisi, serta masyarakat yang peduli terhadap kebijakan vaksinasi. Dengan menghadirkan ahli di bidang kesehatan dan hukum, Ted berharap persidangan ini dapat mengungkap fakta-fakta yang selama ini masih menjadi tanda tanya bagi publik.
“Apakah kontrak vaksinasi benar-benar transparan? adakah indikasi penyalahgunaan atau potensi kerugian negara? bagaimana dampak sebenarnya dari vaksinasi terhadap kesehatan masyarakat? semua pertanyaan ini diharapkan mendapat titik terang dalam persidangan yang akan terus berlanjut,” terang Ted.
Komisi Informasi Pusat memiliki wewenang untuk memutuskan apakah informasi yang diminta oleh YAKIN dapat dibuka untuk publik atau tetap menjadi dokumen rahasia negara. Keputusan ini tentu akan menjadi preseden penting dalam upaya keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya dalam sektor kesehatan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat.
