JAKARTA,kondusif.inewsciamis.com/— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai agenda prioritas nasional mendapat sorotan tajam dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.
Program yang diklaim untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu dinilai belum matang.
Berisiko besar terhadap keuangan negara, dan berpotensi menenggelamkan isu krisis pendidikan yang jauh lebih mendesak.
Anggaran Fantastis, Risiko Fiskal Mengintai
BEM Nusantara mempertanyakan kesiapan pemerintah menjalankan program MBG dengan beban anggaran yang sangat besar.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya menyebut, realisasi anggaran MBG bisa mencapai Rp1,2 triliun per hari, dengan total kebutuhan tahunan sekitar Rp335 triliun.
Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Mahliga Nurlang, menilai angka tersebut tidak realistis jika dibandingkan dengan kemampuan fiskal negara.
“Pemerintah harus memastikan program ini tidak menggerus alokasi untuk sektor vital lain seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, BEM Nusantara juga menyoroti persoalan logistik dan distribusi.
Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam dinilai menjadi tantangan besar.
Tanpa mekanisme distribusi yang jelas dan pengawasan ketat, program ini rawan pemborosan, bahkan membuka celah korupsi di tingkat pelaksana.
Kualitas Gizi dan Pengawasan Diragukan
BEM Nusantara juga menilai belum ada jaminan bahwa makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar gizi.
Tanpa sistem kontrol yang baik, program ini dikhawatirkan hanya menjadi formalitas.
Kasus keracunan massal di Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan beberapa daerah lain yang menimpa lebih dari 5.000 siswa menjadi alarm serius.
“Kejadian itu memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap higienitas dan mutu makanan,” ujar Mahliga.
Sektor Pendidikan Terancam Terpinggirkan
Dalam catatan kritisnya, BEM Nusantara menegaskan bahwa pemerintah seolah melupakan masalah fundamental di sektor pendidikan.
Padahal, pendidikan adalah fondasi utama pembangunan SDM.
Mereka memaparkan data konkret: Indonesia berpotensi kekurangan lebih dari 1,3 juta guru pada 2024.
slsementara sekitar 70.000 guru pensiun setiap tahun tanpa ada rekrutmen pengganti yang memadai.
Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan distribusi guru, di mana wilayah 3T kekurangan tenaga pendidik secara kronis.
Tak hanya itu, ribuan sekolah juga masih berjuang dengan fasilitas rusak dan ruang kelas yang tidak layak.
Menurut Mahliga, kondisi ini juga seharusnya menjadi fokus utama pemerintah.
“Pendidikan yang merata dan berkeadilan jauh lebih fundamental dalam membentuk generasi masa depan,” tegasnya.
Desakan Evaluasi Nasional terhadap Program MBG
Lebih lanjut, BEM Nusantara mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari efektivitas hingga penggunaan anggaran.
Mereka juga menilai transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar utama setiap kebijakan publik.
“Ini soal penggunaan APBN dalam jumlah fantastis. Jangan sampai salah sasaran dan justru menciptakan masalah baru di tengah masyarakat,” tegas Mahliga.
Menurutnya, jika tetap dijalankan, program MBG seharusnya difokuskan pada daerah paling membutuhkan dan bersifat tambahan.
Bukan menjadi program prioritas nasional yang mendominasi anggaran negara.
BEM Nusantara juga menilai, di tengah tekanan fiskal dan tantangan global, pemerintah perlu kembali pada prioritas sejati: memperkuat sektor pendidikan.
“Pemerintah jangan terjebak pada kebijakan populis yang belum teruji di lapangan. Meningkatkan kualitas guru, memperbaiki infrastruktur, dan memperluas akses pendidikan justru investasi jangka panjang bagi bangsa,” tutup Mahliga Nurlang.
