Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/, Audiensi Sapma PP Ciamis dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 13 Jawa Barat memunculkan banyak sorotan publik. Dalam pertemuan terbuka di Aula KCD 13, Rabu (2/7/2025).
Ketua Sapma Pemuda Pancasila Ciamis, Rizal Purwonugroho, mengajukan sederet pertanyaan krusial terkait pendidikan di wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Sapma PP Ciamis mempertanyakan proses izin operasional SMK Negeri 1 Tambaksari yang dianggap lamban dan berbelit.
Rizal menilai KCD terlalu sering berlindung di balik alasan kewenangan dan waktu menjabat.
“Kenapa sampai izin operasional ini dipersulit? Padahal Tambaksari daerah terluar yang membutuhkan akses pendidikan,” tegasnya.
Kepala KCD Wilayah 13, Widhy Kurniatun, merespons dengan menjelaskan bahwa perizinan menjadi wewenang Bidang SMK Dinas Pendidikan Jawa Barat, bukan KCD.
Meski begitu, ia juga mengakui telah mendorong proses sejak 2023.
“Izin sudah keluar beberapa minggu lalu. Kami hanya bisa mengawal, tidak berwenang mengeluarkan izin,” ujarnya.
Kemudian, sorotan berikutnya datang dari dugaan penyimpangan dana BOS di SMK Negeri 2 Pangandaran.
Sapma mengungkap adanya ketidaksesuaian laporan penggunaan anggaran sebesar Rp513 juta.
Sementara itu, Widhy mengakui KCD hanya memiliki kewenangan mengecek SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan tidak bisa menyelidiki lebih dalam.
“Kami periksa dokumen dan bukti transaksi, sisanya ranah Inspektorat dan Kejaksaan,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, Sapma juga menyoroti isu dugaan pengkondisian kepala sekolah dalam pemilihan biro travel study tour.
Widhy membantah keras tuduhan tersebut.
“Saya tidak pernah mengarahkan ke biro manapun. Kalau ada bukti, silakan dibuka. Tapi saya tidak pernah melakukannya,” tegasnya.
Kemudian, isu lain yang dibahas adalah perjalanan Dharma Wanita Persatuan (DWP) istri kepala sekolah ke luar kota.
Sapma juga mempertanyakan konsistensi kebijakan larangan perjalanan dinas, namun Widhy menyebut kegiatan DWP bukan jalan-jalan, melainkan tugas organisasi.
Pernyataan kontroversial Kepala KCD juga dipertanyakan.
Lebih lanjut, Sapma menyebut adanya ucapan pejabat yang melarang siswa berkunjung ke kampus di Ciamis.
Widhy menolak keras tuduhan itu dan mengaku hanya ingin mengarahkan siswa untuk berkuliah di wilayah sekitar agar biaya lebih hemat.
Poin terakhir yang mengundang perhatian publik adalah dugaan penerimaan amplop saat kunjungan sekolah. Widhy menjawab secara terbuka.
“Saya mohon dipahami. Saya tidak pernah menerima uang atau meminta nominal apapun. Ini risiko jabatan yang harus kami hadapi,” ucapnya.
Audiensi juga menyinggung proyek mangkrak RKB SMK Cijeungjing yang tidak diketahui KCD.
Menurut Widhy, pembangunan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui Bidang TSMK, bukan oleh KCD Wilayah 13.
Meski telah diberikan ruang untuk menjawab semua pertanyaan, Sapma mengaku belum puas dengan klarifikasi yang disampaikan.
“Fakta integritas itu nyata. Kalau kami menemukan bukti tambahan, kami akan bertemu kembali,” tutup Rizal.
