SLEMAN,kondusif.inewsciamis.com/,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp3,88 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Hibah melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) ini menjadi unik karena lahan-lahan hasil korupsi tersebut kini bersulih fungsi menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol.
Prosesi serah terima berlangsung di Balai Teknik Sabo PUPR, Sleman, Yogyakarta, pada Kamis, (9/4/2026).
Langkah ini diambil KPK lantaran aset yang disita dari para terpidana korupsi tersebut berada tepat di titik pembangunan infrastruktur vital.
Gagal Lelang karena Proyek Strategis
Jaksa Penuntut Umum pada Unit Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Feby Dwiyandospensy, mengungkapkan bahwa sebagian aset tersebut kini sudah menjelma menjadi akses keluar Jalan Tol Yogyakarta–Kulonprogo.
Tak hanya di Yogyakarta, pola serupa ditemukan pada aset rampasan di ruas Probolinggo–Banyuwangi.
Feby menceritakan, lembaga antirasuah sebenarnya sempat berencana melelang lahan-lahan tersebut pada tahun lalu. Namun, rencana itu kandas di tengah jalan.
“KPKNL Yogyakarta membatalkan proses lelang karena adanya blokir tanah dari Kementerian PU. Lokasi tersebut masuk dalam PSN jalan tol, sehingga secara aturan tidak dapat dilelang kepada pihak swasta dan harus diserahkan kepada pemerintah,” ujar Feby menjelaskan duduk perkaranya.
Jejak TPPU Bupati Buru Selatan dan Probolinggo
Tanah-tanah yang dialihkan ini merupakan “monumen” dari praktik lancung dua kepala daerah. Mayoritas aset berasal dari perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa.
Aset Tagop yang diserahkan meliputi tiga bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Sleman:
1. Satu bidang tanah seluas 52 m^2 di Desa Caturtunggal, Depok.
2. Dua bidang tanah seluas 3 m^2 dan 139 m^2 di Desa Sinduadi, Mlati.
Total nilai aset milik Tagop yang kini beralih ke Kementerian PU mencapai Rp3,42 miliar.
Tagop sendiri terjerat kasus suap proyek infrastruktur pada 2011–2016, di mana ia diduga mematok fee 7 hingga 10 persen dari kontraktor untuk memperkaya diri hingga Rp10 miliar.
Sementara itu, sisanya merupakan aset milik mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, dan suaminya, Hasan Aminuddin.
Aset berupa sebidang tanah di Desa Kedungcaluk, Probolinggo, senilai Rp465,9 juta tersebut turut diserahkan untuk mendukung integrasi tol Probolinggo–Banyuwangi.
Ujung Perjalanan Sang “Makelar” Jabatan
Sebagai pengingat, KPK menciduk Puput dan Hasan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Agustus 2021 terkait skandal jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Sedangkan Tagop ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2022 atas perannya menyamarkan uang panas dari para kontraktor dengan membeli sejumlah aset menggunakan nama orang lain.
Kini, tanah yang semula dibeli untuk menyembunyikan jejak kejahatan itu telah resmi menjadi milik negara.
Kemudian, digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik melalui pembangunan jalan tol.
