Ciamis,kondusif.inewsciamis.com/,– Bursa calon Ketua PGRI Kabupaten Ciamis periode mendatang makin menghangat. Setelah nama Aris, Kabid SMP Dinas Pendidikan Ciamis, ramai disebut-sebut di media sosial sebagai kandidat kuat, kini giliran tim pemenangan Sahabat Apih menunjukkan kekuatannya.
Ketua tim sahabat Apih, H. Ismail (63), menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Edi Rusyana, yang akrab disapa Apih, untuk maju sebagai Ketua PGRI Kabupaten Ciamis.
Pernyataan ini ia sampaikan saat diwawancarai di Gedung Olahraga, Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Selasa (20/5/2025).
“Apih bukan orang baru di PGRI. Ia sudah mengabdi lebih dari 25 tahun. Ia tahu betul seluk-beluk organisasi ini. Potensinya sangat layak untuk memimpin,” kata dia.
Selain itu, saat ini, Apih juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 PGRI Kabupaten Ciamis dan menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Baregbeg.
Kemudian, dia juga mengklaim dukungan yang luas dari berbagai pihak.
“Ada 23 cabang PGRI yang sudah menyatakan siap mengantarkan Apih menjadi ketua. Ini bukan sekadar wacana, tapi hasil komunikasi intens kami di lapangan,” tegasnya.
H. Islamil berharap seluruh anggota PGRI Ciamis dapat menentukan sikap dan memilih dengan tepat.
Menurutnya, organisasi PGRI harus dipimpin oleh mereka yang benar-benar memahami organisasi tersebut.
“Saya berharap seluruh anggota PGRI Ciamis tidak salah dalam menentukan sikap dan memilih, karena organisasi PGRI harus dipimpin oleh orang yang benar-benar paham tentang organisasi,” jelasnya.
Deklarasi dukungan ini juga memperkuat posisi Apih dalam tahap penjaringan calon yang saat ini sedang berlangsung.
Menjelang Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2025, berbagai elemen semakin membuka dukungan, sehingga persaingan menuju kursi ketua PGRI Kabupaten Ciamis dipastikan akan berlangsung ketat dan menarik.
Peran Ketua PGRI
Lebih lanjut, ketua PGRI memiliki peran penting dalam membina dan memperjuangkan hak serta profesionalisme guru di daerah.
Ia juga akan menjadi jembatan komunikasi antara organisasi dengan pemerintah.
Selain itu, akan menjadi penentu arah kebijakan organisasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan anggota.
