Bekasi, Kondusif — Sejumlah pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, mengeluhkan lonjakan harga sayuran dan bahan pokok yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga sayuran dan bahan pokok disebut-sebut sebagai dampak tidak langsung dari Program Makan Bergizi Geratis (MBG) yang digulirkan pemerintah.
“Sayuran sekarang ikut naik semua. Cabai, tomat, wortel, sampai timun. Kalau begini makin susah kami. Percuma ada program MBG kalau harga kebutuhan pokok ikut naik,” kata Indri (37), pedagang sayur eceran asal Setu, Rabu (4/11).
Indri menuturkan, para pelanggan di warungnya kebanyakan pedagang lauk dan penjual warteg kecil kini mulai mengurangi belanja lantaran harga terus merangkak naik.
“Yang susah ya kami, pedagang kecil. Katanya program ini buat masyarakat, tapi kok rakyat kecil malah makin berat,” ujarnya.
Harga Melonjak, Pedagang Kecil Terjepit
Lebih lanjut, Indri mengatakan Harga wortel lokal kini menembus Rp17.000 per kilogram, naik tiga kali lipat dari harga sebelumnya sekitar Rp5.000. Sedangkan untuk Wortel Import dari yang semula Rp8000, menjadi Rp24.000 per kilogram. Pedagang menilai kondisi ini membuat warga kecil dan pelaku usaha mikro semakin terjepit.
”Harga wortel mahal banget. Saya bingung mesti jual berapa,” ungkapnya.
Sejumlah warga juga mulai mempertanyakan manfaat program MBG yang digembar-gemborkan pemerintah pusat.
“Gembar-gembor pemerintah bahwa MBG menghidupkan usaha lokal itu mana? Yang hidup justru dapur-dapur besar yang pegang proyek MBG, bukan pedagang kecil seperti kami,” ujar Indri.
BPS Akui MBG Dorong Inflasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingginya permintaan telur dan daging ayam untuk kebutuhan program MBG menjadi salah satu pemicu inflasi Oktober 2025. Inflasi bulanan tercatat 0,28 persen, dengan harga telur ayam naik 4,43 persen dan daging ayam 1,13 persen.
Kenaikan harga tersebut, menurut BPS, dipicu bukan hanya oleh biaya produksi, tetapi juga oleh meningkatnya permintaan dari dapur-dapur penyedia makanan MBG. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyebut fenomena ini sebagai “indikasi kuat meningkatnya tekanan permintaan akibat program gizi pemerintah.”
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG baru menyerap 29,6 persen dari total anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2026. Rendahnya serapan anggaran ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program.
Ironi Program Gizi Nasional
Program MBG sejatinya dimaksudkan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi gratis. Namun di lapangan, program ini justru menghadirkan paradoks baru: pangan mahal, usaha kecil terpuruk.
Kebijakan yang seharusnya menyehatkan rakyat, kini justru terasa menyakitkan di dapur warga kecil.
