Jakarta,kondusif.inewsciamis.com/,– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor, Senin (4/8/2025) di Jakarta Pusat.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imipas Agus Andrianto.
Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas Polri dan Kementerian Imipas.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang kepolisian, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
“Tentunya kita semua berharap agar sinergisitas antara Polri dan Kementerian Imipas, soliditas, dan juga kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus bisa terjaga dan semakin baik,” ujar Sigit dalam sambutannya.
Kapolri menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting, terutama di tengah dinamika global yang berdampak pada keamanan nasional.
Ia menyinggung tantangan besar berupa kejahatan lintas negara (transnational crime).
Seperti penyelundupan senjata, narkoba, illegal fishing, dan tindak kejahatan ekonomi lainnya.
“Ini menjadi PR besar ke depan. Selain jalur-jalur tidak resmi seperti pelabuhan tikus, kita juga menghadapi tantangan di 96 pelabuhan internasional, 20 bandara, dan wilayah transit lainnya yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan,” terang Sigit.
Nota kesepahaman tersebut mencakup tujuh poin penting, di antaranya koordinasi sistem keamanan.
Kemudian, pemanfaatan fasilitas bersama, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut Sigit, sinergisitas ini akan mempercepat proses respons di lapangan, meningkatkan efektivitas pelayanan.
Serta memperkuat kolaborasi dari tingkat bawah hingga atas dalam menghadapi ancaman keamanan nasional.
“Dengan nota kesepahaman ini, pelaksanaan tugas kita di bidang masing-masing bisa jadi lebih optimal. Kuncinya ada pada sinergi dan saling mengisi di antara institusi,” tambahnya.
Sigit juga menekankan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi.
Lalu, ketanggapan, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat serta menjaga kedaulatan negara.
