kondusif.inewsciamis.com/ – Polemik pembongkaran wisata di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, terus berlanjut. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan.
Namun, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan keprihatinan atas tindakan tersebut karena dianggap dapat berdampak buruk pada iklim investasi.
Menpar Widiyanti mengingatkan bahwa langkah sepihak tanpa koordinasi bisa menurunkan kepercayaan investor di sektor pariwisata.
“Tindakan seperti ini bisa memberikan sinyal negatif kepada para pelaku usaha. Penting untuk memastikan semua keputusan melibatkan dialog dengan pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).
Widiyanti juga menekankan bahwa pengelolaan destinasi wisata harus tetap mematuhi ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
“Penting untuk memastikan bahwa semua destinasi wisata telah mengantongi izin yang sesuai, termasuk persetujuan pemanfaatan ruang dan izin lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi bersikukuh bahwa pembongkaran dilakukan demi menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan Puncak.
Menurutnya, banyak tempat wisata dibangun tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan.
“Alih fungsi lahan secara masif telah merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana, seperti longsor dan banjir,” tegas Dedi.
Dedi juga menyoroti pentingnya pembangunan pariwisata berbasis lingkungan.
Ia mencontohkan pengembangan fasilitas wisata ramah lingkungan, seperti jembatan bambu di perkebunan teh yang tidak merusak tanaman.
“Pembangunan pariwisata harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Dedi menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan pariwisata. “Harga tiket yang transparan, keamanan pengunjung, dan keramahan masyarakat akan meningkatkan daya tarik wisata dan membangun citra positif,” tambahnya.
Polemik pembongkaran wisata ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan kelestarian lingkungan.
Diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.
