Jakarta, Kondusif – Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Syawaludin, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Meski program ini sudah dirancang dengan baik, ia menilai keterlibatan publik tetap menjadi faktor utama agar pengelolaan dana lebih optimal dan tepat sasaran.
“Saya kira ada hal yang lebih penting dari sekadar transparansi dan akuntabilitas, yaitu partisipasi publik,” ujar Syawaludin dalam sebuah acara di Aula Komisi Informasi Pusat, Kamis (13/3/2025).
Menurutnya, tanpa keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap dana PIP akan berkurang, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“Transparansi berarti informasi terbuka bagi publik, tetapi jika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, maka transparansi itu belum cukup,” tegasnya.
Partisipasi Publik sebagai Pilar Transparansi
Syawaludin menjelaskan bahwa partisipasi publik bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan dan pelaporan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, potensi penyalahgunaan dana PIP dapat diminimalkan.
“Partisipasi itu bisa dalam bentuk pengawasan, pelaporan, atau mekanisme lain yang memastikan program ini berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data dalam penyaluran dana PIP. Menurutnya, informasi mengenai distribusi dana harus dapat diakses oleh publik agar tidak menjadi “data gelap” yang sulit ditelusuri.
“Keterbukaan informasi sangat penting agar dana PIP dapat dikelola dengan akuntabilitas dan tepat sasaran,” katanya.
Era Digital dan Tantangan Transparansi
Dalam era digital, lanjut Syawaludin, sekecil apa pun kesalahan dalam sistem atau informasi bisa berdampak besar. Ia mengingatkan bahwa dalam dunia yang serba terhubung ini, isu-isu kecil bisa dengan cepat berkembang menjadi kontroversi yang lebih besar.
“Sehebat apa pun program yang kita buat, kalau ada sedikit saja kesalahan, itu bisa menjadi viral dan mengalahkan semua hal baik yang sudah dilakukan,” pungkasnya.
Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap mendapatkan layanan pendidikan hingga jenjang menengah. Program ini juga diharapkan dapat mencegah siswa putus sekolah serta membantu mereka yang sudah putus sekolah untuk kembali belajar.
Melalui PIP, pemerintah berupaya meringankan beban biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, sehingga semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
