Depok, Kondusif – Ketimpangan tata ruang di Jawa Barat akhirnya menemukan titik terang. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya dalam menata ulang wilayah bantaran sungai dan menyelesaikan berbagai masalah tata ruang yang selama ini mandek.
Dalam rapat koordinasi bersama Menteri ATR/BPN serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat di Balai Kota Depok, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Menteri ATR/BPN memberikan evaluasi luar biasa bagi Jawa Barat untuk segera membenahi tata ruangnya,” ujar Dedi, Selasa (11/3/2025).
Dedi Mulyadi: Tata Ruang Mandek, Investasi Tersendat
Lambannya proses RDTR selama ini berdampak besar terhadap perkembangan wilayah. Banyak daerah mengalami ketidakpastian regulasi, yang pada akhirnya menghambat investasi dan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sinkronisasi RDTR dengan Kementerian ATR/BPN harus segera dilakukan. Jika berjalan sesuai rencana, ada dua manfaat utama yang bisa dirasakan masyarakat.
“Pertama, terbangunnya iklim investasi yang sehat. Kedua, terciptanya lingkungan yang lebih baik bebas penyakit dan bebas bencana,” jelasnya.
Solusi: Normalisasi dan Pelebaran Sungai
Salah satu langkah nyata yang akan segera diwujudkan adalah normalisasi dan pelebaran sungai di berbagai wilayah Jawa Barat. Langkah ini dinilai sebagai solusi utama dalam mengatasi banjir dan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan di wilayah hulu.
“Pekan depan, rencana normalisasi dan pelebaran sungai akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian PUPR,” ungkap Dedi Mulyadi.
Menariknya, upaya ini tidak akan terhambat oleh permasalahan kepemilikan lahan, seperti tanah girik dan sejenisnya, yang selama ini menjadi kendala besar dalam proyek infrastruktur. Dengan sinergi antara Pemprov Jabar dan pemerintah pusat, harapannya, tata ruang Jawa Barat dapat segera berbenah dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
