Bekasi, Kondusif – Memasuki bulan Ramadan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penyesuaian dalam menu yang diberikan kepada siswa. Menu berbuka yang praktis, seperti kurma, telur rebus, dan biskuit, menjadi pilihan utama. Namun, satu hal yang mencuri perhatian adalah dominasi produk Mayora dalam paket makanan instan yang dibagikan.
Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengamat kebijakan dan pemerhati ekonomi rakyat. Apakah keterlibatan Produk Mayora dalam program MBG merupakan langkah strategis yang wajar, atau ada kepentingan tersembunyi yang merugikan pelaku usaha kecil?
Produk Mayora dan MBG: Kemitraan yang Dipertanyakan
Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI), Sebastian Salang, menyoroti kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang lebih banyak melibatkan korporasi besar dalam pengadaan makanan bergizi bagi siswa. Ia mempertanyakan mengapa BGN tidak lebih mengutamakan kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, dan nelayan sebagaimana tujuan awal program ini.
“Jika konsisten dengan tujuan program ini, maka BGN harus memprioritaskan kerja sama dengan UMKM dan sektor pertanian, peternakan, serta perikanan. Jika justru menggandeng korporasi besar seperti Mayora, tentu kita patut mempertanyakan motif di baliknya,” ujar Sebastian kepada dalam laporan resminya, Senin (10/3/2025).
Sebastian menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat. Jika perusahaan besar mendominasi rantai pasok, maka UMKM akan sulit bersaing dan akhirnya terpinggirkan.
“Jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, maka UMKM akan mati dan sulit terlibat dalam program ini, karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang memiliki sumber daya lebih besar,” jelasnya.
Sebastian juga menduga bahwa keputusan BGN melibatkan Produk Mayora bisa jadi merupakan jalan pintas akibat kegagalan membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Jangan sampai ini hanya akal-akalan karena BGN tidak mampu mencapai target SPPG, lalu memilih cara termudah dengan menggandeng perusahaan besar,” tambahnya.
KPK Ikut Mengendus Kejanggalan
Kritik terhadap program MBG tidak berhenti di situ. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti adanya dugaan praktik rente dalam penunjukan dapur MBG dan pengadaan bahan makanannya. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan adanya ketidakadilan dalam distribusi SPPG.
“Ada indikasi bahwa beberapa pihak mendapat perlakuan khusus dalam penentuan lokasi dapur MBG, termasuk pembangunan fisiknya dan pengadaan bahan baku,” ungkap Setyo di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).
Lebih lanjut, KPK juga menemukan dugaan pengurangan anggaran makanan yang diterima siswa.
“Kami mendapat laporan bahwa dari alokasi Rp10.000 per porsi, hanya sekitar Rp8.000 yang benar-benar digunakan untuk makanan. Ini tentu berimbas pada kualitas makanan yang diterima siswa,” tegasnya.
Respons BGN dan Tantangan Transparansi
Menanggapi berbagai kritik ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi program MBG agar lebih transparan. Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci terkait dominasi produk Mayora dalam menu makanan yang diberikan.
Sebastian Salang menekankan bahwa transparansi menjadi kunci dalam pengelolaan program ini.
“BGN harus menjelaskan kepada publik mengapa lebih memilih bekerja sama dengan korporasi besar dibanding UMKM. Selain itu, karena anggarannya sangat besar, pengelolaannya harus transparan agar tidak menjadi celah korupsi,” tandasnya.
Lebih jauh, Sebastian mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Jika terjadi masalah dalam implementasinya, bukan tidak mungkin kredibilitas presiden yang akan dipertaruhkan.
Beredarnya foto-foto menu MBG di media sosial, yang memperlihatkan produk Mayora seperti Energen dan biskuit Roma Kelapa, semakin menguatkan dugaan adanya monopoli dalam pengadaan makanan program ini.
Di satu sisi, keterlibatan korporasi besar memang dapat memastikan distribusi yang lebih cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, jika hal ini dilakukan dengan mengorbankan UMKM, maka program MBG justru bertolak belakang dengan tujuan awalnya.
Dengan sorotan tajam dari berbagai pihak, kini tinggal menunggu bagaimana BGN merespons polemik ini. Akankah ada perbaikan kebijakan agar UMKM bisa lebih berperan? Ataukah dominasi perusahaan besar tetap tak tergoyahkan? Jawabannya akan sangat menentukan arah kebijakan pangan dan ekonomi rakyat di masa mendatang.
