Jakarta, Kondusif – Kemandirian pangan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti pentingnya mendukung sektor pertanian dan kelautan guna memastikan ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan justru menghadapi ironi, kesejahteraan petani kian menurun akibat rendahnya pendapatan.
“Kemandirian pangan salah satunya adalah dengan mendorong lebih banyak lagi sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, rasanya usulan ini sangat baik. Kami akan mengusulkan hal ini, meskipun sebenarnya bukan di bidang kami. Namun, paling tidak kepada Menteri Dalam Negeri kami akan sampaikan bahwa ini memang penting,” ujar Dede Yusuf dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Salah satu solusi yang ditawarkan Dede Yusuf adalah penerapan skema Biaya Operasional Petani (BOP), yang konsepnya mirip dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dalam sektor pendidikan. Menurutnya, skema ini dapat membantu petani bertahan sekaligus meningkatkan produktivitas mereka.
“Daerah-daerah pertanian disebut lumbung pangan, tetapi petaninya makin lama makin terpuruk karena tidak punya pendapatan. Mungkin perlu ada semacam Biaya Operasional Petani atau BOP. Kalau di sekolah ada BOS, maka petani juga perlu mendapatkan dukungan serupa,” jelas Dede Yusuf.
Lebih lanjut, Dede Yusuf menyoroti persoalan regenerasi petani. Saat ini, banyak anak muda yang enggan meneruskan profesi orang tuanya di sektor pertanian. Minimnya pendapatan dan beratnya pekerjaan di sawah membuat mereka lebih memilih profesi lain, seperti menjadi pengemudi ojek atau buruh industri.
“Kalau tidak ada biaya operasional, mungkin anak-anak muda generasi kedua, ketiga dari petani tidak akan mau meneruskan profesi ini,” tambahnya.
Usulan ini menjadi angin segar bagi masa depan sektor pertanian Indonesia. Dengan adanya BOP, diharapkan kesejahteraan petani meningkat, regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian dapat berjalan, dan ketahanan pangan nasional semakin kuat. Kini, tinggal bagaimana pemerintah dan pemangku kebijakan merespons gagasan ini demi masa depan pangan Indonesia.
