Jakarta, Kondusif – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/02/2025).
Mereka menolak berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, mulai dari pemotongan anggaran pendidikan hingga revisi sejumlah undang-undang yang dinilai mengancam demokrasi.
Tuntutan Mahasiswa: Batalkan Pemotongan Anggaran Pendidikan
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak pemerintah membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan.
Mereka menilai langkah tersebut akan memperburuk kualitas pendidikan dan memperlebar kesenjangan akses bagi masyarakat kurang mampu.
“Anggaran pendidikan yang layak adalah kunci utama untuk memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses pendidikan murah dan berkualitas. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara,” ujar Koordinator BEM SI, Satria.
Mahasiswa juga meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa hambatan birokrasi serta mengevaluasi total program makan bergizi gratis (MBG) yang dibiayai dari anggaran pendidikan.
Penolakan terhadap Revisi UU Polri, Kejaksaan, dan TNI
Selain menyoroti masalah pendidikan, demonstran juga menolak revisi Undang-Undang Polri, Kejaksaan, dan TNI.
Menurut mereka, revisi tersebut berpotensi memperbesar kewenangan institusi-institusi tersebut hingga melampaui batas yang seharusnya.
“Dalam revisi UU Polri, kepolisian ingin memperluas kewenangan untuk mengontrol konten di media sosial. Sementara dalam revisi UU Kejaksaan, jaksa ingin memperkuat hak imunitas yang seharusnya tidak diberikan secara berlebihan,” kata Satria.
Lebih lanjut, mahasiswa juga menolak revisi UU TNI yang disebut akan membuka kembali ruang bagi militer untuk terlibat dalam penegakan hukum, mengulang masa-masa sebelum reformasi.
Penutupan Jalan dan Pengamanan Ketat
Aparat kepolisian menutup arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Negara guna mengantisipasi eskalasi aksi.
Sebanyak 1.623 personel gabungan turun untuk menjaga keamanan di berbagai titik strategis, mulai dari Patung Kuda hingga depan Istana Negara.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa pengalihan arus lalu lintas akan bersifat situasional.
Jika jumlah massa bertambah signifikan, rekayasa lalu lintas akan mejadi alternatif untuk menghindari kemacetan.
“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas akan berjalan normal seperti biasa. Namun, jika eskalasi meningkat, maka arus kendaraan akan kami alihkan,” ujar Susatyo.
Tuntutan Tambahan: Transparansi dan Pencabutan Kebijakan
Koordinator BEM SI, Herianto, menegaskan bahwa aksi ini akan berlangsung selama tiga hari, hingga Rabu (19/2/2025). Selain menolak revisi berbagai UU, mereka juga menuntut transparansi dalam pembangunan nasional dan meminta pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
“Kami mendesak Prabowo mencabut kebijakan efisiensi anggaran yang justru merugikan rakyat. Kami juga menolak dwifungsi TNI dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang terbit tanpa basis riset ilmiah,” ujar Herianto.
Aksi “Indonesia Gelap” hiruk pikuk oleh ribuan mahasiswa dari berbagai universitas ini menjadi bentuk protes atas kondisi politik dan ekonomi yang mereka anggap semakin menyimpang dari prinsip demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Respon (0)