Jakarta, kondusif.inewsciamis.com/ – Penjabat (Pj) kepala daerah ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Temuan ini terungkap dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Secara statistik, keberadaan Pj kepala daerah tidak berpengaruh pada perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).
Tidak Terbebani Biaya Politik, Namun SPI Tak Membaik
Hasil survei menunjukkan bahwa daerah yang dipimpin oleh Pj kepala daerah tidak mengalami peningkatan skor integritas, meskipun Pj dianggap tidak terbebani oleh biaya politik. Seharusnya, menurut Pahala, hal ini memberikan peluang bagi Pj untuk lebih fokus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kalau penjabat ini kan tidak perlu biaya politik. Harusnya tidak ada tekanan untuk mengumpulkan dana. Teorinya, ini bisa meningkatkan SPI. Tapi kenyataannya, SPI tidak membaik,” jelas Pahala.
Ia bahkan mencontohkan beberapa daerah seperti DKI Jakarta yang justru mengalami penurunan skor. Survei ini melibatkan Pj yang sudah bekerja selama satu hingga dua tahun, bukan hanya beberapa bulan, sehingga diharapkan memberikan cukup waktu untuk memperbaiki tata kelola.
Skor SPI Nasional Meningkat, Tapi Masih Kategori Waspada
KPK juga mencatat bahwa secara nasional, skor SPI menunjukkan peningkatan dari sebelumnya di bawah 70 menjadi di atas 70. Meski demikian, skor ini masih berada di kategori kuning atau waspada.
“Ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Secara nasional, kita baru di tingkat kuning bawah,” ungkap Pahala.
Survei ini melibatkan kerja sama dengan 41 perguruan tinggi negeri (PTN) dan mencakup 641 instansi, termasuk 94 kementerian/lembaga, 545 pemerintah daerah, dan 2 BUMN. Dengan total 601.453 responden, survei dilakukan melalui metode sampling, pengisian kuesioner digital, dan analisis data.
Harapan untuk Perbaikan Tata Kelola
KPK berharap hasil SPI ini menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan. Penurunan skor di beberapa wilayah menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap reformasi birokrasi, termasuk di daerah yang dipimpin oleh Pj kepala daerah.
Kinerja Pj kepala daerah yang optimal diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Respon (0)